Qanun RTRW Abdya Lamban Terealisasi, Sejumlah SKPK Kucar Kacir

oleh -47 views
Ketua Badan Lesgislasi  DPRK Abdya Khairuddin saat dikonfirmasi sejumlah Awak media Cetak  diRuang Kerjanya.Rabu 13/2015.(n).

Blang pidie Aceh barat daya, Suara Indonesia-News.Com – Sekian persoalan yang muncul antara legislatif dengan tim TAPK dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten aceh barat daya(abdya), Ironisnya kinerja badan perencanaan pembagunan  daerah ( bappeda) cukup lamban dalam melakukan sosialisa kejajaran SKPK   hingga membuat sejumlah dewan perwakilan rakyat abdya Kecewa. Rabu (13/2015).

Pantauan sejumlah awak media cetak  dilapangan, Qanun yang telah disahkan oleh legislatif  pada beberapa bulan yang lalu kini baru terealisasi dengan jumlah kecil, dua puluh lima (25)biji dan hanya dimiliki oleh SKPK Tertentu saja, dijajaran pemkab abdya.

Namun yang menimbulkan polimik dipublik kok, hanya dua puluh lima saja! tersedia. sedangkan untuk intansi yang lainnya seperti, disektariat tingkat kecamatan dan pemerintah gampong qanun RtRw itu juga perlu sebagai acuan dalam menyusun program perencanaan pembagunan.

Kepala Bappeda abdya,Weri  SE MA melalui Kepala bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Alfian liswandar,ST.saat dikonfirmasi sejumlah awak media cetak, diruang kerjanya mengatakan. Jumlah qanun RTRW Abdya tahun 2013/2033 no 17 tahun 2013 ‘kita cetak sebanyak 25 biji sesuai dengan plot anggaran yang tersedia dalam DPA APBK tahun 2014, yang berjumlah lebih kurang 20 juta rupiah.

Ia, menjelas kan . anggaran yang tersedia hanya 20 juta untuk biaya percetakan buku qanun RTRW yang di lengkapi album peta, cd dan materi teknik (mantek). Dan di sosialisasi kan sesuai kebutuhan yang ada. Jelasnya.

Lanjut nya terkait ada beberapa intansi yang belum terealisasi buku qanun RTRW insyaallah dalam tahun 2016 akan di usul kan kembali sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada dan bila anggaran mencukupi kita usaha kan usul di APBK-P tahun ini, ucap nya.

Sementara itu ketua badan legislasi DPRK abdya, Khairuddin kepada sejumlah awak media cetak di ruang kerja nya mengatakan, seharus nya qanun RTRW tersebut sudah di miliki oleh setiap SKPK di jajaran setdakab, karena pengesahan di legislatif  sudah lama di paripurna kan”ini kan aneh baru dalam minggu ini terealisasi ke SKPK dengan jumlah terbatas hanya 25 biji,sedangkan intansi di jajaran pemkab ada yang belum memiliki “ungkapnya.

Lanjut nya kita meminta  kepada bupati  Ir.Jufri Hasanuddin agar qanun tersebut segera di sosialisasikan ke setiap SKPK dan seluruh kesekretariat kecamatan dan pemerintahan gampong sebab itu sebagai acuan bagi penjabat yang berwenang ditingkat bawah , supaya pelayanan informasi berjalan maksimal. dalam penataan perencanaan pembangunan abdya kedepan ini.

”Qanun itu jangan di jadi kan sebagai bahan hiasan dan arsip, tapi jadi kan sebagai pedoman “pintanya Tgk Khai.(n).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *