PTUN Gelar Sidang Ke 3 Gugatan Darkasyi Terhadap Bupati Aceh Timur

oleh -617 views
Kuasa Hukum Keuchik terpilih Blang Pauh Dua Julok, Zul Azmi Abdullah, SH (Tengah) dan Patners di Pengadilan PTUN Banda Aceh.

BANDA ACEH, Kamis (28/05/2020) suaraindonesia-news.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, kembali gelar Sidang ke 3 perkara sengketa Keuchik Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atas nama Darkasyi yang sudah terpilih sebagai Keuchik Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok namun tidak disahkan dan dilantik oleh Bupati Aceh Timur, sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam sidang itu dihadiri oleh Majelis Hakim masih sama dengan yang kemarin, dari pihak Tergugat dihadiri oleh Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan dihadiri oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Materi persidangan yang masih beragendakan sidang pemeriksaan tersebut Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan surat gugatan hasil perbaikan persidangan yang lalu.

Zul Azmi Abdullah, SH selaku kuasa hukum Darkasyi, menerangkan kepada media ini Kamis (28/05) di Banda Aceh, bahwasanya terdapat keadaan baru yaitu tergugat I dan tergugat III telah melantik Muallim sebagai Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, yang disertai dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Timur 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 19 Mei 2020.

Akibatnya, penggugat harus melakukan perbaikan gugatan kembali untuk memasukkan pula Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.
Dalam SK tersebut salah satu tugas penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik dan melaksanakan tugas pemerintahan Gampong.

“Klien kita sangat menyesalkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur 148.1/08/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, tanggal 19 Mei 2020, pasalnya Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan terhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua (diterbitkan oleh Tergugat I) dan Surat Camat Kecamatan Julok Nomor : 140/0615/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Penegasan Hasil Pilkades (diterbitkan oleh Tergugat III), merupakan objek sengketa yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Bupati Aceh Timur dan Camat Kecamatan Julok, berarti tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan, sebab apabila dilaksanakan pemilihan Keuchik ulang, maka kemungkinan akan muncul lagi gugatan di kemudian hari, selain itu surat tersebut juga memiliki implikasi secara hukum,” terang nya.

Ia menambahkan, apabila dilakukan pemilihan Keuchik ulang maka akan memunculkan beberapa efek, pertama Pemilihan ulang akan mencederai proses demokrasi sebab pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua telah selesai dilaksanakan secara demokratis yang dilakanakan secara baik oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Blang Pauh Dua serta diawasi oleh pengawas pemilihan Keuchik, kedua pemilihan Keuchik ulang akan menambah beban keuangan Daerah karena harus ada dana untuk diselenggarakannya pemilihan Keuchik ulang, ketiga Pemilihan Keuchik ulang akan menambah waktu/menghabiskan waktu kembali bagi masyarakat serta bagi penyelenggara Pemilihan.

Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Bupati dan Camat agar lebih menghormati dan mentaati hukum dengan tidak melakukan pemilihan ulang Keuchik.

“Negara/pemerintahan kita ini berdasarkan Rechstaat bukan machstaat, jadi kami berharap Bupati dan Camat agar lebih menghormati dan mengedepankan hukum,” tuturnya.

Dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam Surat Gugatan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara/surat pejabat tata usaha negara (schorsing) terhadap objek sengketa yang sedang disengketakan.

“Kita berharap Majelis Hakim mengabulkan permohonan schorsing ini, karena terdapat keadaan yang mendesak serta akan berimplikasi kerugian yang besar bagi Penggugat apabila objek Sengketa tersebut tidak ditunda,” jelas Zul Azmi.

Sidang ditunda kembali pada minggu yang akan datang, dengan agenda perbaikan surat gugatan dan hakim akan memanggil Penjabat Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *