PTSL Secara Teknis Sudah Diatur Perbup Nomor 19 Tahun 2018

oleh
Ilustrasi

LUMAJANG, Selasa (7/1/2020) suaraindonesia-news.com – Banyak informasi yang simpang siur terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lumajang, Kabag Hukum Setda Lumajang, Agus Dwikoranto mengatakan kalau secara teknis sudah di atur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Melalui Dana Masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Maksud pelaksanaan PTSL melalui dana masyarakat, menurut Agus sesuai dengan Pasal 2 Perbup Nomor 19 Tahun 2018 adalah untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat dengan proses sederhana, mudah dan cepat.

Dan kata Agus hal itu bertujuan
untuk peningkatan pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat di daerah serta meminimalisir terjadinya
masalah hukum sengketa pertanahan.

Dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan PTSL, sesuai Perbup tersebut maka dibentuklah Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah), yang dibentuk atas dasar koordinasi dengan aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa dan Tokoh
Organiasasi/Masyarakat setempat.

“Peserta Pokmasdartibnah itu berasal dari masyarakat yang menguasai/memiliki tanah dengan jumlah peserta setiap kelompok minimal 30 (tiga puluh) orang,” jelas Agus kepada media ini.

Dan kepengurusan Pokmasdartibnah dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Dan Pokmasdartibnah ini diresmikan oleh Kepala Desa/Lurah yang
disaksikan oleh Camat setempat dan Kepala Kantor Pertanahan dengan dibuatkan Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan.

Sedangkan biaya PTSL diperoleh dari dana masyarakat diperuntukkan terhadap kegiatan dalam PTSL yang tidak dibiayai oleh Negara. Yang besaran biaya PTSL merupakan hasil kesepakatan antara pemohon PTSL Pokmasdartibnah dengan memperhatikan asas-asas
kepatutan dan kewajaran setempat dan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Camat,” urainya lagi.

Biaya PTSL yang dimaksud dipergunakan untuk biaya operasional seperti penyediaan/penyiapan alat bukti perolehan kepemilikan tanah/alas hak, patok batas terpasang, materai 6000 terpasang, biaya-biaya lain yang terkait PTSL yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya.

“Biaya yang timbul akibat adanya peralihan tanah karena jual beli/hibah/pembagian waris, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Biaya Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), apabila peralihan tanahnya setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” bebernya.

Dan Bupati yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PTSL dengan membentuk Tim Fasilistasi PTSL.

Seperti yang pernah di tulis di sejumlah media nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta kepada masyarakat unyuk melaporkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah, baik oleh pemerintah daerah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Seperti dikutip di media online lainnya, bahwa Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat tanah. Ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga Rp. 3 juta, padahal tarif normal hanya Rp. 150 ribu.

“Tidak mahal kok, Rp150 ribu. Laporkan saja kalau ada yang seperti itu. Laporkan ke Saber Pungli atau polisi. Tidak benar kalau seperti itu,” ucapnya ketika melakukan kunjungan ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1) lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah sebenarnya terus berusaha memberikan percepatan dan keringanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Sayang, masih saja ada oknum-oknum yang menjegal perbaikan layanan pemerintah.

“Ini biasa, pasti ada oknum yang ambil manfaat dalam setiap program,” katanya.

Sejak awal pemerintahannya, Jokowi memang sudah memulai kebijakan reformasi perizinan dan pengurusan administrasi bagi masyarakat. Misalnya dengan reformasi melalui berbagai paket kebijakan.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *