PTSL Berbayar, Kades Babakan Sampaikan Kesepakatan Warga

oleh
Suasana saat penyerahan sertifikat dari BPN kepada warga.

LUMAJANG, Senin (30/12/2019) suaraindonesia-news.com – Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekarang ini sudah gratis, tanpa birokrasi yang berbelit, namun kenyataannya masih berbayar ratusan ribu rupiah, dan itu berdasarkan kesepakatan warga setempat.

Kepala Desa (Kades) Babakan, Kecamatan Sukodono, Matasid, menjelaskan kepada sejumlah awak media kalau proses program PTSL sudah disepakati seluruh warga bersama dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakan, jauh-jauh hari.

Padahal program ini menurut Matasid ini untuk mensejahterakan warganya yang belum mempunyai akte sertifikat hak atas tanah atau rumahnya.

“Dana yang disepakati bersama adalah Rp. 360 ribu, dan menurut saya ini sudah sangat membantu,” katanya saat ditemui di rumahnya.

Jika ada informasi dari masyarakat terkait mahalnya pembiayaan, itu kata Matasid digunakan untuk wajib administrasi.

“Mereka setor KK dan KTP saja, dan untuk administrasi lainnya yaitu wajib administrasi sebesar Rp. 500 ribu, terima beres. Kalau di desa lain bisa lebih dari itu,” ungkapnya.

Pendaftaran PTSL ini, kata Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian BPN Lumajang, Tunggul Yogyantoro adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

“Seluruh proses di BPN, masyarakat tidak dibebani apapun. Tapi sebelum masuk BPN membutuhkan pemberkasan yang dilakukan di kantor desa. Panitia desa yang berkoordinasi dengan BPN,” ungkapnya.

Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Ditegasnya Tunggul besaran biaya itu disesuaikan dengan nilai-nilai kepantasan, kepatutan, kewajaran.

Menurut Kasi infrastruktur BPN, Gandum, di Kabupaten Lumajang ada sekitar 32.500 untuk target bidang pengukuran. Sedangkan target sertifikat ada sekitar 27 ribu bidang, yang ada di 15 desa pada tahun 2019.

Pada tahun 2025 mendatang, sesuai instruksi presiden berdasarkan UUPA semua tanah sudah bersertifikat. Jawa timur banyak belum terdaftar. Target terbanyak se Indonesia. 1.283.972 bidang.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *