Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Regional

Proyek Tambat Labuh di Desa Bicabbi Sumenep Ditolak Warga

Avatar of admin
×

Proyek Tambat Labuh di Desa Bicabbi Sumenep Ditolak Warga

Sebarkan artikel ini
kkkkkkkkkkkkk
Warga Saat Mendatangi Lokasi Proyek Tambat Labu Di Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek

SUMENEP, Senin (18/12/2017) suaraindonesia-news.com – Proyek pembagunan tambat labuh di Dusun Paseser Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, ditolak oleh warga setempat, Senin (18/12/2017).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, proyek dari Dinas Perhubungan Sumenep tersebut ditolak oleh warga setempat lantaran bukan atas usulan masyarakat atau kepala desa, dan tanpa melalui proses Musrembangdes atau reses dewan.

H. Adam salah satu tokoh masyarakat setempat ketika dikonfermasi media ini mengatakan, proyek tambatan labuh tersebut secara tiba-tiba.

“Tahu-tahu pas datang program tersebut, oknum yang mengaku bertanggungjawab terhadap proyek itu tiba-tiba mendatangi
pemilik gudang,” tuturnya.

Baca Juga :  PTUN Menangkan Keuchik Terpilih Darkasyi, Sebuah Tamparan Keras Bagi Bupati Aceh Timur

Anehnya, okmum yang bersangkutan pun membuat persetujuan kepada warga yang sama sekali bukan warga setempat (warga terdampak).

“Nampaknya, proyek ini hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan nelayan, makanya kami tolak,” tandasnya.

Bahkan, sebagai langkah penolakan serius, beberapa waktu lalu warga terdampak mengaku sudah berkirim surat kepada Bupati dan DPRD namun belum ada respon.

“Kami sudah berkirim surat protes kepada Bupati, Dinas terkait dan DPRD Sumenep, namun hingga saat ini belum ada tanggapan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Sumenep, Agus Sutiono mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut untuk mencari solusi dan jalan keluarnya.

Baca Juga :  Peduli Terdampak Covid-19, Pemkab Sumenep Bagikan Sembako ke Abang Becak

“Kami akan segera memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya,” kata Agus, Senin (18/12) dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya.

Menurut Agus, program tersebut merupakan hasil aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

“Ini kan dari aspirasi dewan, tentunya dewan kan ada mekanisme sendiri,” tuturnya.

Ia berharap, nantinya ada solusi yang terbaik, karena menurutnya ini hanya persoalan kesalah fahaman antara pelaksana dan masyarakat setempat.

“Semoga ada jalan terbaik untuk kedua belah pihak karena ini kan untuk kebaikan masyarakat juga,” pungkasnya.

Reporter: Fajar

Editor: Supanji