ACEH TIMUR – Selasa (22/08/2023) suaraindonesia-news.com – Sesuai penetapan pemenang tender proyek jalan di Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dengan pagu Rp 72 miliar yang bersumber dari Dana Inpres 2023 di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian PUPR, dengan volume diperkirakan 22 km dari Lhok Nibong, Alue Mirah- Pante Labu.
Proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) dibagi dalam 2 paket, section 1 dikerjakan oleh PT Bohana Jaya Nusantara dengan pagu Rp 40 miliar. Sementara section 2 dikerjakan oleh PT Koeta Radja dengan pagu Rp 32,584 miliar.
Menanggapi akan dimulai pekerjaan jalan tersebut, tokoh setempat Zulkifli kepada media ini Selasa (22/08) berharap kepada rekanan selaku kontraktor pelaksana dapat dikerjakan tepat waktu serta memenuhi aspek kualitas.
Menurut Zulkifli, masyarakat sudah lama berharap dan mengusulkan kepada pemerintah supaya dibangun jalan yang layak di kawasan tersebut, mengingat jalan lintas desa tersebut sangat vital dan strategis bagi masyarakat sebagai akses lintas dan tranportasi untuk mengangkut bermacam komoditas petani dan hasil perkebunan.
“Sejak lama masyarakat sudah menunggu dan mendambakan dibangun jalan aspal, alhamdulillah tahun ini pemerintah pusat telah merealisasikan harapan itu,” ujar Zulkifli.
Oleh sebab itu, kata Zulkifli, masyarakat tentu sangat berharap kepada rekanan dalam pengerjaan tidak terlambat serta di lakukan pengawasan yang ketat dari instansi terkait.
“Jangan sampai berakhir masa kontrak pembangunan jalan tidak selesai dikerjakan, maka yang rugi adalah masyarakat,” tegasnya.
Zulkifli menambahkan, jika dikerjakan terlambat dikhawatirkan ke depan akan terjadi hujan lebat dan cuaca buruk yang akan menghambat pekerjaan.
“Kita tau lah, di Kecamatan Pante Bidari sering terjadi banjir, karena di beberapa desa merupakan daerah rawan banjir,” ucapnya.
Baca Juga: Bantuan Budidaya Benur Udang dari KKP untuk Kelompok Tambak di Aceh Timur Terkesan Aneh dan Janggal
Selain itu, ia juga berharap kepada rekanan, dalam melaksanakan pekerjaan benar-benar menjaga aspek kualitas sesuai spesifikasi.
“Aspek kualitas harus diutamakan, proyek tersebut harus dikerjakan sesuai spek,” harap Zulkifli yang juga Ketua PPWI Aceh Timur ini.
Zulkifli melihat dalam pelaksanaan nantinya pasti ada berbagai masalah yang muncul di lapangan. Sebab itu, dalam pengerjaan proyek tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Masalah non teknis tetap akan ada seperti pada saat pelebaran jalan akan terkena halaman dan teras rumah warga, tiang telkom yang terpancang di atas badan jalan, serta ada tanah warga belum di bebaskan oleh Pemda di Desa Pante Rambong. namun hingga hari pihak perusahaan belum turun untuk berkordinasi dengan berbagai pihak,” sebut Zulkifli.
Terakhir Zulkifli, minta PTTK dan Konsultan Pengawas dapat melakukan pengawasan secara ketat supaya pihak rekanan tidak bermain, jangan sampai nantinya baru 2 tahun digunakan jalan sudah rusak.
“PPTK dan konsultan pengawas harus turun ke lapangan untuk mengawasi secara ketat proses pekerjaaan maupun material yang digunakan harus sesuai spesifikasi,” pungkas Zulkifli.
Reporter: Masri
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam
