Reporter: Didit
Probolinggo, Selasa (3/1/2016) suaraindonesia-news.com – Puluhan rekanan di Kota Probolinggo harus menelan pil pahit di awal tahun 2017 ini. Pasalnya, hingga kini paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016, belum terbayar. Padahal, mereka telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati.
Hal itu membuat para rekanan dan pekerja geram. Dalam waktu dekat, mereka berencana melakukan unjuk rasa.
“Sampai sekarang, proyek yang bersumber dari DAK masih belum bisa dicairkan. Pihak Dinas sendiri, tidak mau menjelaskan apa penyebabnya,” kata koordinator rekanan Kota Probolinggo, H. Lutfhi Alhamidi, usai melakukan rapat bersama puluhan rekanan, Selasa (3/1/2017) sore.
Pria yang kerap disapa H. Didik itu, mengaku bingung dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Probolinggo saat ini. Sebab, SKPD terkait terkesan saling melempar tanggung jawab atas permasalahan itu.
“Ketika kami menanyakan hal itu kepada pimpro, pimpro terkesan tidak mau tahu. Yang ada, kita malah disuruh menanyakan ke dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) pemkot,” ujarnya.
Ketika pekerjaan terlambat, lanjut Didik, rekanan dikenakan denda dan sanksi. Tetapi, ketika pemerintah menunda pencairan hak para rekanan seperti saat ini, pemerintah seolah lepas tangan.
“Apa kompensasi pemerintah jika ada keterlambatan pencairan seperti ini. Siapa yang tanggung jawab. Padahal, tidak jarang modal yang rekanan keluarkan, berasal dari pinjaman di bank. Dan sudah pasti mereka harus membayar bunga yang dibebankan pihak bank,” ungkapnya.
Dia meminta, Walikota mengambil sikap tegas atas permasalahan ini. Sebab, bagaimana pun baik buruknya pemerintah, yang menjadi sorotan pertama adalah kepala daerahnya. Jadi, Walikota harus tegas jika ingin birokrasi berjalan dengan semestinya.
“Walikota jangan takut untuk mengambil sikap. Jangan sampai peristiwa pembangkangan pejabat terhadap Walikota terulang lagi, seperti saat adanya penolakan mutasi pejabat beberapa bulan lalu,” pungkasnya.
Sementara, Agus Hartadi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset pemkot Probolinggo saat dikonfirmasi mengatakan, terkait masalah keterlambatan pencairan proyek yang menggunakan DAK, itu kewenangan dari PU. Ia menyarankan wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada Dinas PU.
“Silahkan langsung konfirmasi kesana saja,” kata Agus.
Sayangnya, saat wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Imanto, kepala Kepala Dinas PUPR melalui telepon, Imanto tidak menjawab telepon wartawan. Begitu pula saat melakukan konfirmasi melalu pesan singkat. Kepala Dinas PUPR juga tidak merespon SMS wartawan.