Proses PPDB, Dewan Pendidikan Sumenep Minta Disdik Transparan

oleh -22 views
Anggota DPPKS Sumenep Badrul Ar Rozy

SUMENEP, Senin (04/06/2018) suaraindonesia-news.com – Dewan Pengawas Pendidikan Sumenep (DPPKS) meninta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mentaati proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018, melalui aturan penetapan zonasi.

“Aturannya sudah baku, jadi Dinas Pendidikan harus taati aturan penetapan zonasi, tidak boleh melenceng dari itu,” kata Anggota DPKS Sumenep Badrul Ar Rozy, Senin (4/6).

Menurut Badrul, proses PPDB sudah diatur dalam pasal 16 Permindikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018, ditegaskan bahwa sekolah wajib menerima calon peserta didik sebanyak 90 persen yang berdomisili atau sesuai zonasi yang ditetapkan.

“Dan 5 persen sisanya dipergunakan untuk siswa prestasi dan 5 persen lagi diperuntukan bagi siswa yang pindah domisili,” ujarnya.

Sementara penetapan zonasi sesuai pasal 16 ayat (4) Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan harus melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan melibatkan Kelompok Kerja Kepala sekolah (KKKS) untuk sekolah tingkat dasar (SD).

“Tujuannya agar ada kesamaan pemahaman dan persepsi tentang batas-batas zona dalam PPDB itu,” ucapnya.

Kendati demikian, Permendikbud dianggap masih memerlukan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai tindak lanjut dari peraturan PPDB harus transparan, akuntabel, serta jauh dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Kami masih menunggu Perbub. Kami akan kawal proses PPDB ini, karena kami tidak ingin peristiwa di SDN Pajagalan tahun lalu terulang kembali,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Sumenep Fajarisman mengatakan PPDB untuk jenjang sekolah dasar, yakni SD dan SMP akan dimulai pada 16 Juli mendatang. Kata dia alasan apapun sekolah tidak diperkenankan untuk memungut biaya kepada siswa untuk kepentingan PPDB.

“Sesuai aturan dari pusat PPDB gratis untuk sekolah dasar. Kalau tingkat SMA boleh menarik biaya, karena wajib belajar hanya 9 tahun,” terangnya.

Upaya tersebut kata Fajarisman sebagai bentuk komitmen pemerintah agar semua anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan formal.

“Jadi kami harap kedepan tidak ada lagi anak putus sekolah,” sambungnya.

Sementara awal PPDB setiap siswa akan diwajibkan untuk mengikuti masa orientasi siswa (MOS). Sebab, kegiatan itu merupakan pengenaan siswa terhadap lingkungan sekolah baru.

“MOS ini dilakukan selama tiga hari, mulai tanggal 16-18 Juli 2108,” ungkapnya.

Fajarisman mengaku tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi sekolah yang diketahui melakukan penarikan dalam PPDB. Sanksi yang bakal diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilaggar sekolah. Hanya saja dia tidak menyebutkan bentuk sanksi yang bakal diberikan itu.

“Yang namanya pelanggaran pasti ada sanksinya. Seperti apa, kita ihat dulu bentuk pelanggaran yang dilanggar,” tutupnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Amin
Publisher : Imam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *