PPDI Indramayu, Gelar Rapat Persiapan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPD

oleh -355 views
PPDI Indramayu Saat Menggelar Rapat Persiapan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPD.

INDRAMAYU, Minggu (19/1/2020) suaraindonesia-news.com – Rapat persiapan pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Indramayu tahun 2020, bertempat di halaman Balai Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sabtu (18/1/20).

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan perangkat Desa dari masing-masing perwakilan Kecamatan se Kabupaten Indramayu.

Amirudin Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) DPD PPDI Kabupaten Indramayu menyampaikan bahwa, maksud dan tujuan di adakannya acara musyawarah tersebut untuk memantapkan acara pelantikan DPD PPDI Kabupaten Indramayu yang nanti rencananya akan di laksanakan di Halaman pendopo Kabupaten Indramayu.

Amirudin yang juga masih aktif menjabat sebagai sekertaris Desa di salah satu pemerintahan Desa di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis itu mengatakan, bahwa pihaknya akan mengundang seluruh yang berkepentingan terutama Plt Bupati, anggota Dewan, Kepala Dinas DPMD dan Intansi lainnya.

“Untuk pelaksanaan pelantikan DPD PPDI tersebut insya Allah rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Maret tahun 2020, adapun tanggal dan harinya belum di tentukan, dan itu atas informasinya dari Dewan pembina Hilal Hilmawan, S.IP.,M.I.P, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Plt Bupati Kabupaten Indramayu,” ujarnya.

Organisasi PPDI yang terbentuk sekitar 4 bulan yang lalu antara bulan Agustus 2019 tahun kemarin itu berpikir bahwa perlu diadakannya sebuah wadah dan sebuah orgnisasi Perangkat Desa.

“Karena selama ini yang namanya perangkat Desa itu tidak di perhatikan dan di lihat oleh pemerintah Daerah kabupaten Indramayu. Untuk mengenai hak-hak kita juga nasib kita dan juga perlindungan hukum kita,” ucapnya.

Amirudin berharap, untuk kedepannya setelah adanya organisasi ini, Perjuangan oleh para perangkat Desa yang ada di Kabupaten Indramayu ini akan menyampaikan beberapa hal penting yaitu akan menuntut di terbitkannya nomor induk perangkat Desa, Siltap Non Tunai, perlindungan Hukum, kesejahteraan terutama untuk tunjangan hari raya (THR) atau gaji 13 dan bagaimana PNS dapatkan dan juga tunjangan PNS purna bakti.

Selama ini sebelum adanya wadah perangkat Desa (PPDI) tersebut, memang banyak yang terjadi pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa atau Kuwu tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Dengan adanya kejadian pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa tersebut itu ada beberapa perangkat Desa yang menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) bahkan menggugat sampai tingkat Kasasi bahkan sampai banding ke tingkat Mahkama Agung, itu sudah di putuskan bahwa perangkat Desa tersebut dan itu sudah di menangkan oleh perangkat Desa dan juga di menangkan oleh sekertaris Desa dari Pemerintahan Kaur kesra Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas yang mengajukan gugatan tersebut,” ucapnya.

Amirudin juga berharap kepeda pemerintah Daerah kabupaten Indramayu peduli terhadap Perangkat Desa untuk hak-haknya, sebagaimana sudah diatur oleh Undang-undang mengenai Pemerintahan Desa, sudah diatur oleh Permedagri no 67 tahun 2017 untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, selain itu juga untuk mensejahterakan dan juga mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku.

“Sebab bagaimanapun juga yang namanya pemerintahan Desa itu adalah pondasinya birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita ini yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan bahkan kita kerjapun tidak mengenal waktu juga di saat masyarakat membutuhkan Pelayanan di Desa siap melayani selama 24 jam dan juga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari hukum dan tidak ada kesejahteraan dari Pemerintah.

Reporter : Anton
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *