Potensi Merugikan Negara Hingga Milyaran Rupiah, LIRA Minta Pekerjaan Bedah Rumah Dihentikan

Pihak Kementrian saat memasang plang kalau rumah tersebut ikur program BSPS.

LUMAJANG, Senin (9/9/2019) suaraindonesia-news.com – Terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, diduga ada potensi kerugian keuangan negara hingga milyaran rupiah, Bupati DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Noto angkat bicara, untuk menghentikan pekerjaan dari program tersebut.

“Kami akan meminta kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang untuk mengehntikan pekerjaan yang sudah berjalan, sebab ada indikasi potensi kerugian negara hingga milyaran rupiah,” kataya kepada media ini.

Kata Noto, pihaknya telah melakukan beberapa investigasi disejumlah desa yang mendapatkan program BSPS tersebut, dan hasilnya sangat mengagetkan Tim Investigasi LIRA Kabupaten Lumajang. Dan menurutnya, temuan Tim Investigasi sangat bervariasi, tidak sama setiap Desa.

“Ada yang hanya memberikan batako 400-600 biji saja, padahal, Juknis menyatakan setiap penerima BSPS adalah sebanyak 1.000 biji batako,” ungkapnya.

Padahal program Kementerian PUPR RI ini dilakukan untuk terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Dalam kurun 4 tahun (sejak 2015-2018). Dari data yang diperoleh awak media, bahwa program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Diketahui pada tahun 2019 ini, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni, melalui dua kegiatan yakni Peningkatan Kualitas (PK) rumah sebanyak 198.500 unit dan Pembangunan Baru (PB) 8.000 unit. Dengan total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp. 4,28 Triliun.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip sejumlah media online lainnya, beberapa waktu lalu.

Dan untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, kata Basuki, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

“Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di propinsi sebelumnya Rp. 15 juta menjadi Rp. 17,5 juta, terdiri dari komponen bahan bangunan Rp. 15 juta dan upah kerja Rp. 2,5 juta,” paparnya.

Sedangkan untuk PKRS, menurut Basuki, khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di Propinsi Papua dan Papua Barat menjadi Rp. 35 juta, yang terdiri dari komponen bahan bangunan Rp. 30 juta dan upah kerja Rp. 5 juta.

“Sementara untuk PBRS dari semula Rp. 30 juta menjadi Rp. 35 juta, yang terdiri terdiri dari komponen bahan bangunan Rp. 30 juta dan upah kerja Rp. 5 juta,” bebernya lagi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid juga ikut mengatakan bahwa dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

“Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.

Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung renteng.

Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang diusulan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Marisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here