Politisi Partai Demokrat Sarankan Pemkot Gunungsitoli Cermati Kembali Aturan Dana Hibah Pilkada 2020 Untuk Bawaslu

oleh
Trimen Harefa

GUNUNGSITOLI, Minggu (8/12/2019) suaraindonesia-news.com – Politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Trimen Harefa, SH. MH sarankan Pemerintah Kota Gunungsitoli mengkaji ulang aturan pemberian dana hibah kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli dalam rangka pilkada 2020.

Menurut Trimen Harefa, bahwa UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Daerah yang menjadi acuan dari pada pilkada tidak ada di temukan nomenklatur Bawaslu yang ada Panwaslu, tapi kata Bawaslu terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dan kedua Undang-undang ini sama-sama berlaku dan masih menjadi payung hukum untuk Pengawasan Pemilihan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar dana pemberian Hibah kepada Bawaslu di tunda, sampai adanya perubahan UU No 10/2016 oleh Pemerintah dengan menyesuaikan nomenklatur kata Panwaslu menjadi Bawaslu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut mantan Pengacara muda asal Kota Gunungsitoli itu menguraikan resiko hukum UU No 10/2016 jika tidak di rubah. Kita semua mendukung Bawaslu, dan saya sendiri merupakan keluarga besar Bawaslu, Namun resikonya jika UU No 10/2016 tidak di rubah maka Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada dan tidak berhak menggunakan dana hibah dari Pemerintah.

“Kita juga tidak tahu payung hukum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot dengan Bawaslu. Jika pihak pertama adalah Pemkot Gunungsitoli dan pihak kedua Bawaslu maka pertanyaannya UU mana yang di pakai, karena satu-satunya acuan pilkada adalah UU No 10/2016 Jo UU NO 1 tahun 2015 Jo Perppu No 1 Tahun 2014 dan diseluruh UU tersebut tidak ada nama BAWASLU,” terangnya.

Ia berharap, sebagai Anggota DPRD, jangan sampai ada masalah dikemudian hari, ini anggaran yang sangat besar, kiranya Pemerintah Kota Gunungsitoli memperhatikan prinsip dan hukum penganggaran Hibah yakni Anggaran Tidak Berlebihan namun cukup untuk Penyelenggara Pemilihan, Ketersediaan Anggaran dan prinsip Efektif efisien.

“Jika perlu Pemkot kantongi surat edaran dari Menteri Keuangan atau sejenisnya perihal status Bawaslu Kota saat ini dan petunjuk Hibah Dana Pemilihan. Jangan kedepan Bawaslu tersudutkan karna kesalahan nomenklatur saja,” harapnya.

Hingga berita ini di tayangkan pihak Pemkot Gunungsitoli dan Bawaslu belum dapat dikonfirmasi.

Reporter : Topan
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *