Politik Jalan Ketiga

M. Zaenal Arifin

Punulis : M. ZAENAL ARIFIN
Ketua LSM Forum Bumi Kelangitan

Persoalan politik pemilu lokal bukan sekedar masalah mekanisme, tata cara dan teknis memilih yang benar. Karena persoalan mendasar politik pemilu lokal adalah, lebih bermuara pada masalah kualitas proses demokrasi, karena sublimasi proses pemilu lokal adalah keharusan untuk menghadirkan model kepemimpinan politik daerah yang bermoral tinggi dan mampu mendorong proses pembangunan sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas.

Faktanya, masih banyak keterpilihan pemimpin daerah, eksekutif dan legislatif, yang kemudian masih tersandera masalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotis. Fakta ini membuktikan, bahwa berbagai perangkat konstitusi dan sistem pemilu yang ada selama ini belum mampu memproduksi pola pemimpin meritokrat eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang berintegritas.

Distorsi Etika Politik
Realitas politik saat ini, terlalu banyak perilaku pembusukan kepemiluan, money politik tak terelakkan, secara sistemik polarisasi masyarakat sudah pada tataran politik praktis.sehingga berpolitik membutuhkan high cost biaya besar yang kemudian pada saatnya akan mengarah kepada perilaku korup.

Disisi lain perilaku masyarakat yang prakmatis hanya ekspresi kekecewaan kepada para elit politik yang tidak perhatian terhadap nasib hidupnya.

Qou Vadis kepemiluan, harus terurai secara konstitusional, karena kepemiluan milik negara yang mengatur proses dan tahapan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil yang secara gamblang termaktub dalam UUD 1945 dan UU nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun anomali etika politik tetap berlangsung yang secara konstitusional KPU dan Bawaslu sudah bekerja, pelanggaran pemilu tetap terjadi.
Dalam konteks kepemiluan, sosial budaya sangat mewarnai arah pemilu dalam memproduksi pemimpin legislative maupun eksekutif yang berintegritas.

Oleh karena itu, Bawaslu dan KPU harus diberi ruang merekontruksi budaya sosial lokal yang bermartabat. Dalam laporan KPK, hingga bulan desember 2018, ada 104 kepala daerah dan 220 lebih Anggota DPR/ DPRD yang terjerat tindak pidana korupsi. Belum lagi berbagai persoalan pelanggaran etika sosial dan pidana umum, yang banyak juga dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPR/ DPRD maupun kepala daerah.
Maka mendorong kembali memperkuat proses demokrasi politik lokal, berarti membuka pelebaran jalan proses legitimasi pemilu. Untuk itu, menggagas pelembagaan adat maupun budaya sosial lokal dalam proses penguatan sistem demokrasi menjadi keharusan untuk menciptakan kohesifitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga dalam konteks politik pemilu, restrukturisasi konsep budaya sosial lokal perlu menjadi bagian dari kebijakan strategis. Penegasan formulasi strategis ini untuk memberikan ruang akomodasi yang lebih luas pada simpul budaya masyarakat lokal. Ini adalah sebuah pendekatan transformasi budaya, pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal telah lama hidup menjadi bagian dari akar kearifan politik.

Untuk itu menempatkan kearifan lokal merupakan jalan melekatkan kembali proses nilai kepatutan perilaku politik.

Politik Jalan Ketiga
Meskipun dalam skala nasional pranata sistem politik telah mengalami restrukturusasi, karena pengaruh transformasi modernitas, akan tetapi untuk membangun struktur politik lokal yang mondial membutuhkan rasionalisasi menyeluruh dari seluruh warisan tradisi budaya politik lokal itu sendiri.

Sementara persoalan transaksi politik, yang telah meng-eleminasi proses transisi demokratisasi politik lokal, yang kemudian kendali kekuatan para kartel, elit partai politik dan pemilik modal, untuk itu proses penyelenggara pemilu perlu melembagakan kembali simpul budaya paguyuban dan patembayan menjadi ‘zebra cross’ moral politik.

Ferdinand Tonnies, seorang ahli sosiologi bangsa Jerman, memisahkan dua dasar bentuk kehidupan manusia yakni Pertama, Paguyuban suatu bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. menurut Tonnis Ikatan itu disebabkan karena ikatan darah (gemeinschaft by blood), karena tempat (gemeinschaft by place) dan karena jiwa pikiran (gemeinschaft of mind) sehingga memiliki kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, dan juga merupakan keterikatan sejak lahir. Kelompok sosial ini adalah adanya hubungan perasaan kasih sayang, adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, selalu memegang teguh adat lama yang konservatif, terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota, hubungan antar anggota bersifat informal. Kedua, Patembayan suatu pembentukan kehidupan bersama yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat mekanis berdasarkan keahlian. Kelompok sosial ini adalah hubungan antar anggota bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, memperhitungkan nilai guna (utilitarian), dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial.
perbedaannya adalah, Paguyuban, individu tetap bersatu meskipun terdapat berbagai faktor yang memisahkan mereka, sedangkan dalam Patembayan individu pada dasarnya terpisah kendatipun banyak faktor pemersatu.

Pelibatan kembali nilai budaya paguyuban dan patembayan dalam proses demokratisasi politik, adalah untuk mendorong kembali kesadaran budaya membangun kualitas demokrasi lokal. Karena sejak era reformasi hingga kini sudah beberapa kali perubahan rezim konstitusi pemilu, KPU, Bawaslu, ternyata belum mampu mengurangi masalah anomali moral dan hukum seorang pemimpin yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Untuk itu pelembagaan konsepsi peguyuban dalam konteks politik lokal, tidak hanya sekedar menjadi katalis budaya yang menyelaraskan hubungan sistem penyelenggaraan politik pemilu dengan komponen sosial, tapi juga untuk menopang penguatan sistem politik kepemiluan. Begitu juga dalam patembayan, yang merupakan ‘elan vital’ produk transisi budaya demokrasi lokal, yang mencirikan prinsip kebebasan, toleransi dan sikap egaliterian, juga akan menjadi bagian dari sistem yang akan mampu mengakomidasi kebutuhan demokratisasi konstitusional.
Karena dibalik muatan budaya politik patembayan, didalamnya mengalir pengalaman pemahaman transisional yang mengedepankan sistem politik yang menjaga keselarasan kehidupan politik demokrasi.

Perpaduan berbagai kutub simbol tradisi budaya ini akan mampu menjadi langkah permulaan melakukan pergeseran arah politik domestik. Karena bagaimanapun proses demokrasi saat ini menjadi bagian dari konfigurasi politik liberal, terkadang didalamnya memiliki anomali nilai terhadap tradisi politik lokal yang mengagungkan prinsip kesusilaan.

Maka penumbuhan sistem demokrasi menjadi niscaya melakukan konsolidasi keterpaduan ragam tradisi kebudayan yang memiliki ikatan kolektifitas untuk menjaga subtansi demokrasi, yang melibatkan akar sosial. Makna pelibatan akar sosial yang bersifat fungsional, dan tumbuh dari berbagai ragam elemen, baik kalangan agama, akademisi, guru, santri, seniman, LSM/ NGO, maupun ulama’. Oleh sebab itu strategi jalan ketiga harus memberi ruang yang lebar yang mampu mengakomodasi dalam proses pembangunan demokrasi lokal, pada proses selanjutnya jalan ketiga menjadi kawah candra politik yang mengelaborasi kebijakan konstitusional yang mampu melahirkan model kepemimpinan politik yang berintegritas dan memiliki kemampuan menjadi pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Melihat kondisi yang sangat krusial maka membutuhkan penataan ulang sistem politik yang memiliki arah berkebudayaan dengan meletakkan etika dan moral dalam kelahiran seorang pemimpin lokal, maka proses kolaborasi sistemik jalan ketiga harus menjadi perumusan strategi budaya dalam menggokohkan kembali adab demokrasi.

Penegasan proses demokrasi lokal dalam gagasan jalan ketiga merupakan upaya penegasan kembali sistem konstitusional kepemiluan berbasis lokal, yang mampu meresonansi tradisi budaya sosial untuk menopang makna kearifan politik yang bersih santun dalam menuju proses pembangunan yang berkelanjutan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here