Berita UtamaKesehatanNewsPendidikan

Polemik Makan Bergizi Gratis di Blora, Dari Menu Tak Layak Hingga Tuntutan Evaluasi SPPG

×

Polemik Makan Bergizi Gratis di Blora, Dari Menu Tak Layak Hingga Tuntutan Evaluasi SPPG

Sebarkan artikel ini
IMG 20260311 144540
FOTO: Teguh Arianto, (nomor dua dari kanan) saat mengisi acara diskusi di kampus UIN SUNAN KUDUS, Kabupaten Kudus.

BLORA, Rabu(11/02) suaraindonesia-news.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora kembali menuai kritik tajam. Setelah sebelumnya viral terkait kualitas menu yang dianggap di bawah standar pada Selasa (3/3/2026), kini muncul temuan baru mengenai distribusi makanan yang diduga tidak layak konsumsi di wilayah Kecamatan Randublatung.

Keresahan masyarakat memuncak setelah beredarnya video viral yang menunjukkan kondisi menu MBG di Desa Kutukan, Randublatung. Dalam unggahan tersebut, tampak singkong yang diduga dalam kondisi busuk serta kerupuk yang sudah melempem.

‎​Berdasarkan penuturan warga setempat, insiden kualitas buruk ini bukan yang pertama kali terjadi.

‎​”Sebelumnya warga juga pernah menerima roti dalam kondisi berjamur, namun saat itu masyarakat memilih tidak mempermasalahkannya,” ujar salah satu penerima manfaat.

‎​Menanggapi karut-marut ini, Teguh Arianto, jurnalis asal Blora yang juga Pengurus PKC PMII Jawa Tengah, meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

‎​Teguh menekankan bahwa kritik masyarakat, termasuk polemik terkait kewajiban pemasangan IPAL yang sempat disinggung oleh Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, seharusnya dijadikan bahan perbaikan, bukan dianggap sebagai serangan.

‎​”SPPG harus terbuka terhadap kritik. Program sebesar ini tentu harus diawasi bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Teguh yang juga merupakan pengurus Satkorcab Banser Blora, Selasa (10/3/2026).

‎​Menurut Teguh, kunci utama agar program prioritas pemerintah ini berjalan sukses adalah transparansi pengelolaan. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema distribusi yang lebih fleksibel namun tetap di bawah pengawasan ketat ahli gizi.

‎​”Jika ada persoalan di lapangan, seharusnya dijadikan evaluasi bersama. Jangan sampai kritik justru dianggap sebagai sesuatu yang negatif,” tambahnya.

‎​Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para aktivis di Blora terus mendesak adanya pengawasan lebih ketat di lapangan guna memastikan menu yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi.

Tinggalkan Balasan