PLN Mulai Sosialisasikan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Kepala PT Pln Rayon Blangpidie, Suherman Nazir saat diruang kerjanya. Senin (6/3/2027)

Reporter : Nazli, Md

ABDYA ACEH,  Senin (6/3/2017) suaraindonesia-news.com – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) Rayon Blangpidie mengadakan sosialisasi tahap pertama mengenai Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang akan dilaksanakan 1 Januari sampai Mei 2017 mulai disosialisasikan ke Pemerintah Daerah.

Kepala  PT PLN Rayon Blangpidie, Suherman Nazir kepada sejumlah awak media menjelaskan PLN hanya sebagai operator subsidi listrik, sedangngkan seluruh aturan kelistrrikan ada dikementrian pemerintahan RI dan Sumber Daya Mineral.

“Dasar hukumnya undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi. Lebih detilnya ada pada pasal 7, tentang harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan serta diundang-undang nomor 30 tahun 2009 ketenaga listrikan, pada pasal 4,  pasal 34 ayat 1 disebut pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu”. Jelasnya.

Tambahnya Dari hasil kesimpulan rapat kerja menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat, terang Herman.

Herman mengatakan peraturan menteri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif yang disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA mulai 1 Jauari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarif tetap dan diberikan subsidi listrik.

“Pemberian subsudi listrik  selama ini PLN sistemnya yang 2 atau 4 amper seluruhnya menerima subsidi, yang menerima subsidi itu sekitar 45 juta pelanggan secara Nasional sedangkan masyarakat miskin 25 juta,”sebut Herman

Sembari juga menjelaskan Untuk Rayon Blangpidie, dari 23 ribuan pelanggan  8 ribuan pelanggan hilang subsidinya jadi subsidi yang dicabut 846 pelanggan.

“Selama ini ada sekitar16 ribu yang menerima subsidi setengah yang dicabut sekitar 50 persen dari 16 persen,”imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Herman menegaskan, masyarakat dapat menyapaikan pengaduan terkait penetapan subsidi listrik tempat sasaran melalui kantor desa dan kelurahan kemudian diteruskan kekantor kecamatan  atau kekabupaten.

“Pengaduan tersebut diteruskan keposko pusat bukan kekantor PLN.”cetusnya.

Herman beharap kepada pemerintah daerah, untuk segera mensosialisasikan  dengan masyarakat terkait subsidi listrik sedangkan dikabupaten lain sudah di sosialisasi.

Terkait dengan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran, yang sudah disosialisasi oleh pihat PLN ke Desa dan kecamatan. kita dari pemerintah saat ini belum ada laporan dari pihak PLN hingga saat ini. Dan pemerintahan tetap mendukung program tersebut.

“Dukungan pemkab  tersebut nantinya akan berkoordinasi bersama dengan pihak PLN.” Pungkas singkat sekda Abdya Drs. Thamrin


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here