Piutang Pajak Kota Batu Fantastis

oleh -9 views
Dedy Irwan Alwany Fraksi Demokrat

Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – lagi lagi pemerintah Kota Batu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) pada semester I tahun 2015. ” Predikat itu akan melekat terus jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK, ” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Batu  Dedy Irfan Alwani, dikantornya. (3/06/2015).

Menurutnya, ada beberapa catatan penting serta rekomendasi oleh BPK kepada pemerintahan Kota Batu terkait pemeriksaan keuangan pada tahun 2015, ” tandasnya.

Beberapa catatan itu diantaranya adalah penyertaan modal oleh Batu Wisata Resources ( PT.  BWR ), lalu menyusul  kegiatan Batu exhibition ( Road Show ) ke balikpapan Kalimantan Timur, persoalan Ruislag tanah dadaprejo. Dan yang paling besar, kata Dedy, adalah masalah piutang pajak.

Piutang pajak ini, kata dia,  akan tetap nongol pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan ( LHPK ) setiap semesternya.  Alasannya, piutang pajak ini nilainya kurang lebih 56 miliar, masih ada  ketambahan bunga yang di akibatkan atas keterlambatan pembayaran yang sudah ditentukan oleh kantor pajak.

Dengan kondisi demikian, katanya, fraksi demokrat akan membentuk panitia kerja yang akan dibuat secepatnya  atas hasil BPK selama ini. Panitia kerja itu, kata dia, dibentuk karena pembahasan hal teknis

Dan DPRD kali ini, tidaklah ragu untuk memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum ( polisi, Jaksa) untuk memproses kegiatan dimaksud jika data  hasil panitia kerja itu ditemukan perbuatan melawan hukum.

Anggota panitia kerja itu, tambah Dedy, akan diambilkan dari fraksi-fraksi yang nantinya berjumlah tidak lebih dari 50 % dari semua anggota dewan, atau maksimal 15 orang, ” pungkasnya. (kurniawan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *