Reporter: Anam

Bangkalan, Rabu 21/09/2016 (suaraindonesia-news.com) – Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali disoroti oleh beberapa Kalangan Masyarakat Madura. Dalam Diskusi Kopi Pagi yang diselenggarakan di Warung Sederhana Pak Dhofir, Jl. RE. Martadinata Bangkalan (Rabu 21/09), Adi Putra, Direktur Eksekutif Institute for Madura’s Empowerment (Instforme) menilai keberadaan BPWS tidaklah penting dan hanya memboroskan Anggaran Negara.

“Tugas dan fungsi BPWS berdasarkan regulasi yang ada, sejatinya bisa saja dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Bahkan Badan Koordinasi Wilayah Madura,” ujar Adi Putra.

Menurutnya, BPWS ini lembaga Non-Struktural yang memiliki banyak keterbatasan kewenangan dan bahkan banyak terjadi tumpang-tindih kewenangan terutama ketika berhadapan dengan Pemerintah Daerah.

“Jika ditelaah secara komprehensif, BPWS ini terbentuk dari hasil kompromi ketika Masyarakat Madura dulu menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang pernah mengemuka pada tahun 2008 hingga 2009 silam,” papar Adi.

Karena itu, dalam momentum penyehatan Anggaran dalam APBN, Adi mendesak agar Presiden Jokowi membubarkan BPWS dan menyerahkan tugas dan fungsinya kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait dalam konteks suramadu.

“Ini juga dalam rangka penyehatan Kelembagaan di Republik ini yang dalam 10 tahun terakhit benar-benar kacau karena kuatnya kompromi dan bagi-bagi kekuasaan dalam rezim kekuasaan sebelum Jokowi,” Pungkas Adi.