Pimpinan DPRK dan Sejumlah Anggota Dewan, terima KMP-Abdya Usai Paripurna

Ketua DPRK Abdya Tgk. Zulkifli Isa Saat ditemui oleh sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Suara Indonesia-News.Com, Blangpidie_Aceh Barat Daya – Sekitar Jam 14:30 Wib Senin (13/2015) (Kemarin-red) Ketua DPRK Tgk Zulkifli Isa didampingi sejumlah  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Menemui Koordinator dan puluhan pendemo atas nama Koalisi Masyarakat Peduli Abdya, Usai Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2012-2017 diruang Rapat Dewan. Selasa (14/2015).

Pantuan sejumlah wartawan pada saat berada diruang rapat, Koordinator KMP-Abdya Mizan Aminuddin, langsung mengajukan beberapa poin penting kepada Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa, dan sejumlah Anggota Dewan, juga turut disaksikan oleh Sekda, Dandim 0110, Kapolres Abdya, Kasiepidum Kajari Blangpidie, Asisten I Sekdakab dan Asisten III.

Terkait persoalan Korupsi Alat Kesehatan Rp. 6,3 Milyar, Korupsi PKA Rp. 1,3 milyar, Dugaan Korupsi Beras 100 Ton di Dinas Sosial, Pemalsuan tanda tangan oleh Kasatpol PP Abdya dan Penyelamatan Aset Negara dalam Pembangunan Jembatan Krueng Teukuh dan juga kasus-kasus yang lain.

Disamping itu melaui Ketua DPRK Abdya mereka mendesak Pejabat yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka agar mundur dari Jabatan yang sedang dijalankan, juga meminta kepada Penegak Hukum agar menyelesaikan kasus-kasus yang sedang terjadi di Abdya ini. Pinta Koordinator KMP-Abdyae.

Sementara itu, Ketua DPRK Abdya meminta maaf kepada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KMP-Abdya, “Bukan kami sengaja untuk tidak menjumpai Adek-adek. namun saat itu kami sedang memimpin jalannya Sidang Paripurna pemilihan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2012-2017. Jelasnya.

Menurut Undang-Undang 27/2009, fungsi Dewan ada tiga yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Terkait dengan persoalan yang diajukan, kami akan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah dan Kejaksaan Negeri Blangpidie.

“Kita disini bukan lembaga eksekusi dan terima kasih atas masukan yang telah diajukan kepada kami, Insyaallah kami akan menjumpai Bupati Abdya Ir. Jufri Hasanuddin, MM”. Ucapnya.

Lanjutnya, persoalan mengangkat atau menjatuhkan seorang pejabat, itu bukan ranah kami melainkan wewenang Pemerintah Daerah yaitu Bupati. “dan apabila Bupati menolak itu hak mereka”. Ungkapnya mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka. (N).


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here