BALIKPAPAN, Senin (13/4) suaraindonesia-news.com – Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran personel dan ASN Polda Kaltim dalam apel pagi yang digelar di Lapangan Mapolda Kaltim.
Hadir dalam apel tersebut Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Irwasda Kombes Pol Aloysius Suprijadi, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltim.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi dinamika keamanan yang kian kompleks, mulai dari skala internasional hingga isu-isu sensitif di tingkat lokal.
Ia menyoroti konflik internasional yang saat ini memicu ketidakpastian di sektor ekonomi, pangan, dan energi.
Menurutnya, gejolak global tersebut memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.
“Dinamika global saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kita harus siap menghadapi dampaknya terhadap stabilitas keamanan dalam negeri,” ujar Kapolda di hadapan peserta apel.
Di level nasional, ia mengingatkan jajarannya untuk memantau isu-isu krusial seperti reformasi Polri, HAM, pemberantasan korupsi, hingga wacana “Reformasi Jilid 2”.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan isu yang buruk dapat memicu delegitimasi pemerintah. Secara khusus, Kapolda juga menaruh perhatian pada rencana aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan pada 21 April 2026 mendatang.
Aksi tersebut diprediksi akan terpusat di Kantor Gubernur Kaltim dan Gedung DPRD Kaltim.
“Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah sorotan dunia. Kita harus pastikan wilayah ini tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Menghadapi potensi gangguan, Kapolda menginstruksikan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan deteksi dini intelijen hingga patroli siber untuk menangkal penyebaran hoaks dan teknologi deepfake yang dapat memanipulasi persepsi publik.
Selain itu, ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM guna mencegah praktik penimbunan yang memicu panic buying di masyarakat.
Dalam penanganan demonstrasi, Kapolda menekankan penggunaan pendekatan humanis.
“Kedepankan trust-based approach atau pendekatan berbasis kepercayaan dalam setiap penanganan aksi massa,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Kapolda memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota Polri untuk menjaga integritas dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.
“Anggota tidak boleh menjadi trouble maker. Keberhasilan Polri diukur dari stabilitas dan rasa aman yang dirasakan masyarakat. Jaga nama baik institusi dengan kerja yang efisien dan penuh keteladanan,” pungkasnya.
