Pilkada Aceh 2017, Disinyalir Langgar Qanun

Nasir Djamil, Anggota DPR RI Asal Aceh

Reporter : Nazli md

BANDA ACEH, minggu (26/2/2017) suaraindonesia-news.com – Pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh 2017, disinyalir telah melanggar Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Ini terkait masalah dihalanginya hak warga memilih dengan menggunakan KTP, akibatnya 25 persen suara penduduk Aceh hilang karena tidak memilih,” kata anggota DPR RI Nasir DJamil  juga sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Calon Gubernur yang diusung Partai Aceh.

“Sangat disayangkan adanya pengabaian terhadap Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh. Bagaimana penduduk di pelosok gampong tidak diberikan hak untuk memilih dengan KTP atau Kartu Keluarga. Padahal kita tahu tidak semua rakyat Aceh memiliki KTP Elektronik (e-KTP), kita lihat akibatnya 25–30 persen suara penduduk Aceh di pelosok gampong hilang karena tidak memilih, ini bukan angka yang kecil,” tegas Nasir Djamil didampingi Ketua Tim Pemenangan Kamaruddin Abu Bakar dan Nurzahri di Kantor Pemenangan Partai Aceh, Lamprit Kota Banda Aceh. Sabtu (25/2/2017).

Tim Pemenangan Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) Muzakir Manaf – TA. Khalid berharap agar masalah ini menjadi perhatian bagi penyelenggara Pilkada di Aceh yaitu KIP Aceh dan Panwaslih Aceh. 

“Kami percaya KIP Aceh dan Panwaslih akan menindaklanjuti masalah ini. Jangan sekali menggerus kepercayaan kami, tolong hargai kepercayaan ini, kami belum berfikir untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) tapi kami hanya ingin KIP Aceh melakukan pemungutan suara ulang,” pungkas Nasir Djamil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here