Pertanyakan DBH Migas, Gramsi Kembali Demo Kantor Pemkab Sumenep

Reporter: Jar

Sumenep, Kamis 25/08/2016 (suaraindonesia-news.com) – Puluhan  mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Gramsi) kembali menggelar aksi unjuk rasa kantor bupati, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (25/08).

Mereka menanyakan terkait regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) di  sejumlah perusahaan di Kabupaten seperti SANTOS, HCML dan KEI  karna Perusahaan Migas di ujung timur Pulau Madura ini selama ini keberadaannya tidak memberikan dampak positif karena ditengarai tidak jelas pengelolaannya, termasuk pemasukan untuk Pemkab setempat.

“Keberadaan Santos, HCML dan KEI di kabupaten Sumenep sebagai daerah penghasil Migas tidak jelas kontribusinya, buktinya kondisi masyarakatnya tetap memprihatinkan,” kata Imam Arifin dalam orasinya di depan Kantor Pemkab Sumenep.

Bahkan menurutnya, pengelolaan DBH dan CSR ditengarai tidak tepat sasaran, sehingga hal tersebut merupakan bukti tidak transparannya pengelolaan dana tersebut dan masih dipertanyakan.

“Sampai detik ini, kami tidak tahu berapa DBH dan CSR dari masing-masing perusahaan yang mengeruk kekayaan migas Sumenep, seolah sengaja ditutup-tutupi oleh daerah,” tegasnya.

Sebelumnya Gramis sempat melakukan aksi, Minggu kemaren akan tetapi gramis tidak  di temui lansung oleh bupati dan hari ini juga Bupati Sumenep tidak ada di kantor melaika  ada di luar kota.