Permenkeu No 7/PMK.07/2020, DBHCHT Harus Sesuai Peruntukannya

oleh
Ilustrasi DBHCHT 2020.

LUMAJANG, Jumat (21/2/2020) suaraindonesia-news.com – Prinsip penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI No 7/PMK.07/2020, tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, harus sesuai peruntukannya.

Pada ayat (1) disampaikan kalau DBHCHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling sedikit sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari DBHCHT yang diterima setiap daerah pada tahun berkenaan ditambah sisa DBHCHT tahun sebelumnya.

Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok.

DBHCHT yang diterima setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD

Berdasarkan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang, mendapatkan DBHCHT tahun 2020, sebesar Rp. 1,2 miliar, naik Rp. 200 juta dari tahun sebelumnya.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Lumajang, Totok Sudjarwo, saat ditemui awak media, menjelaskan jika pihaknya mendapat jatah DBHCHT tahun 2020, diperuntukan tiga kegiatan.

“Kami untuk DBHCHT dilaksanakan untuk tiga kegiatan, yaitu Job Market Fair (JMF) sebesar Rp. 300 juta,” kata Totok.

Dan dijelaskan oleh Totok bahwa JMF tersebut dilaksanakan tiga kali, JMF besar dengan 30 lebih perusahaan, dan 2-3 kali JMF mini dengan 10 perusahaan saja, dan dilaksanakan di halaman kantor Disnakertrans saja.

Selain JMF, kata Totok, ada juga kegiatan padat karya dengan anggaran DBHCHT sebesar Rp. 500 juta, yang diperuntukan 400 orang.

“Dan itu pelaksanaannya di 4 desa, yang belum pernah mendapatkan DBHCHT,” tambahnya.

Dan Rp. 400 juta, kata Totok, ada anggaran untuk pelatihan-pelatihan.

Sementara itu, Bupati LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara, kepada media ini menyampaikan kalau sesuai dengan Permenkeu RI No 7/PMK.07/2020, tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan, pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dan/atau pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

Adapun sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, kata Angga adalah berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, yang meliputi bangunan/gedung/ruang, peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan dan/atau bahan habis pakai.

“Kami akan selalu memonitoring kegiatan yang menggunakan DBHCHT ini, sebab anggarannya tidak sedikit, mencapai Rp. 24 miliar,” ungkapnya.

Dan dilapangan, menurut Angga, pihaknya akan terus lakukan investigasi menyeluruh dan faktual dari tahun ke tahunnya demi terwujudnya keterbukaan informasi dan penggunaan anggaran negara yang akuntable dan transparan.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *