PAMEKASAN, Senin (23/08/2021) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus mendorong berbagai program pembangunan bagi masyarakat, khusnya di tingakat pelosok Desa.
Bahkan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menekankan kehadiran pemerintah daerah dalam setiap masyarakat melalui dua terobosan. Diantaranya, dengan penguatan pelayanan atau service.
“Setiap Aparatur Sipil Negara atau ASN harus punya semangat melayani dengan prima masyarakatnya. Terutama ditingkatan Kelurahan maupun di pelosok desa. Sehingga masyarakat akan sangat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan administratif dan substantif dikesehariannya,” ucap Baddrut Tamam.
Bupati muda yang selalu membuat terobosan baru itu menambahkan, kedua langaka jitunya tersebut mewujudkan stabilitas daerah terutama di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Sehingga pola komunikasi dan kerukunan elemen masyarakat akan baik untuk mendukung pembangunan daerah yang merata.
“Terutama dimasa pandemi sekarang yang dirancang dengan adanya hoaks di tengah masyarakat yang juga berpengaruh pada stabilitas warga. Sehingga sikap pesimis harus dilawan dengan pola pelayanan dan pendekatan yang baik untuk memberikan kemudahan pada masyarakat di setiap pelosok Desa,” tutur Baddrut Tamam.
Pihaknya berharap, kedepan setelah dari berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan kelurahan Kecamatan Pamekasan Kota, bisa di ketuk tularkan pada desa. Baik melalui ikatan kepala desa atau Ikasa dan Persatuan Kepala Desa atau Perkasa.
“Sehingga dari lembaga itulah menjadi pioner pelayanan gratis untuk desa lainnya di Bumi Gerbang Salam,” tukasnya.
Salah satu pelayanan prima yakni, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pasalnya, mengingat begitu pentingnya data tersebut sehingga harus benar-benar merata dan menyeluruh.
“Berapa pentingnya kepemilikan KTP dan kartu identitas lainnya untuk masyarakat sebagai wujud pengakuan negara kepada penduduk dan warga negara. Sehingga pelayanan tersebut harus perima,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menambahkan, semua jenis program bantuan dan pendataan dari pemerintah memerlukan data valid. Yakni diantaranya pasti akan didasarkan pada identitas kependudukan tersebut juga.(Adv)
Reporter : My
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
