BALIKPAPAN, Rabu (14/12/2021) suaraindonesia-news.com – LSM Nasional Coruption Wacth (NCW) DPP Kaltim menggelar festival anti korupsi selama dua hari yang dimulai hari Senin, 13 – 14 Desember 2021 di E-walk Balikpapan Super Blok Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Festival ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pencegahan Anti Korupsi KPK RI, Wuryono Prakoso. Hadir dalam acara pembukaan perwakilan Inspektorat Kota Balikpapan, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Perwakilan Lanal Balikpapan, Lanud Domber Balikpapan, Polresta Balikpapan, Kodim 0905/Balikpapan dan Perwakilan DPRD Balikpapan.
Dalam festival anti korupsi ini, NCW membuka 8 stand, dimana stand tersebut diisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Balikpapan, Inspektorat Kota Balikpapan, Inspektorat Provinsi Kaltim, Bidang Siber Pungli Polda Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.
Ketua NCW DPP Kaltim Munawar Hasan mengatakan, festival anti korupsi digelar dalam rangka memperingati Hakordia pada 9 Desember 2021. Kegiatan seperti ini juga rutin digelar dalam setiap tahunnya.
“Dalam festival kali ini kita menyiapkan 8 stand yang ditempati oleh beberapa instansi yang terkait dengan penegakan hukum, seperti Kejaksaan Negeri Balikpapan, Siber Pungli Polda Kaltim, Inspektorat, dan dinas perizinan”, ujar Munawar.
Dalam festival ini juga dirangkai dengan talkshow pendidikan dini tentang pencegahan korupsi untuk kalangan pelajar dari tingkat SMP dan SMA.
Menurut Munawar, stand Kejaksaan Negeri Balikpapan dalam festival anti korupsi ini juga membuka layanan bagi masyarakat secara gratis untuk konsultasi terkait masalah hukum perdata, E-Tilang dan masalah hukum lainnya.
“Jadi, bagi masyarakat yang ingin konsultasi terkait masalah hukum silahkan, konsultasi gratis. Baik soal perdata ataupun terkait persoalan hukum lainnya”, terang Munawar.
Untuk stand KPK, lanjut Munawar, ada beberapa marchandise seperti buku panduan tentang anti korupsi.
“Kita berharap dari kegiatan ini, utamanya di pemerintahan dapat terbentuk sebuah pemerintahan terintegrasi, yang tentunya bersih, jujur dan bertanggung jawab untuk kepala-kepala satuan kerja di pemerintahan”, ungkapnya.
“Kita juga berharap, kedepannya apa yang telah menjadi program KPK dan aparat hukum lainnya dapat berjalan di pemerintahan, terutama di daerah-daerah terkait masalah layanan publik benar-benar bisa terintegritas, tidak ada lagi yang namanya pungli ataupun korupsi”, tandasnya.
Reporter : Fauzi
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
