Perda Kabupaten Bogor Dipertanyakan

oleh -129 views
Kantor Bupati Bogor

Suara Indonesia-News.Com, Bogor – Pelanggaran bangunan gedung pasar Parungpung yang dikelola oleh BUMD PD Pasar Tohaga tidak bisa diamkan, demi penegakan hukum di Kabupaten Bogor, Penegak Perda harus konsisten dalam menjalankan kinerjanya. Hal yang sangat tidak masuk akal terkait bangunan pasar Parungpung Kecamatan Gunung sindur yang sudah jelas – jelas melanggar perda karena hampir separuh bangunan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sudah hampir enam bulan Dinas Tata Bangunan memberikan surat teguran pada PD Pasar Tohaga sebanyak 3 kali.

Surat Peringatan yang diberikan pada PD Pasar Tohaga antara lain: surat Peringatan I No. 503/609.TB-DTBP tgl. 28-05-2014, Surat Peringatan ke-II No.503/1096TB-DTBP tgl. 28-08-2014, Surat Peringatan ke-III No.503/1145TB-DTBP tgl. 09-09-2014 dan sudah dilimpahkan kepada Satol PP Kabupaten Bogor pertanggal 17 September 2014, agar segera ditindak lanjuti namun sampai saat ini belum ada reaksi apapun, ada apa dengan penegak Perda?.
PD Pasar Tohaga telah melanggar Perda Kabupaten Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, Perda No. 12 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 30 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Perbup No. 63 Tahun 2013, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG).

“Asumsi masyarakat terhadap Satpol PP Kabupaten Bogor bawasanya Penegak Pera ada indikasi tebang pilih dalam melakukan tugasnya,” tegas Aminudin selaku ketua LSM LIPPN (Lembaga Indeveden Pemantau Pembangunan) ketika dijumpai wartawan Suara Indonesia pekan lalu di kantor Satpol PP.

Kasatpol PP, Tb. M Lutfi ketika dikonfirmasi Suara Indonesia pekan lalu diruang kerjanya mengatakan, Kami sebenarnya sudah membuat surat pembongkaran, namun setelah kami bertemu dengan Kepala Dinas Tata Bangunan, Yani Hasan mengatakan pada kami bahwa Perda Kabupaten Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum telah dirubah Perda tahun 1977 sehinga bangunan PD Pasar Tohaga tidak melanggar peraturan.

Menurut Aminudin Dinas Tata Bangunan tidak konsisten karena mereka sudah membuat teguran berdasarkan perda no 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum yang sudah jelas bangunan tersebut melanggar, namun dengan bebagai macam cara mereka berupaya untuk merubah perda yang sudah ditentukan melalui rapat paripurna dan di sahkan DPRD Kabupaten Bogor, mengapa perda yang berlaku dialihkan ke perda tahun 1977 yang sidah tidak berlaku.

Sedang bila diterbitkan perda yang baru perda lama sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain dicabut, Ini semua sudah tidak masuk akal!

“Dinas Tata Bangunan harus mengklarifikasi surat teguran pada PD Pasar Tohaga dengan memakai perda no 8 tahun 2006 apabila yang diberlakukan perda tahun 1977, berarti perda no 8 tahun 2006 tidak berfungsi dan kami menganggap keputusan yang dibuat Dinas Tata Bangunan suatu pembodohan publik, seharusnya SKPD Konsisten tidak selalu berubah pikiran karena permasalahan ini sudah diketahui publik, yang menjadi pertanyaan kami apakah SKPD tidak mengerti Hukum?,” Tegas Ketua LIPPN. (Romli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *