Percepatan Program Sejuta Rumah Dengan Kemudahan Perizinan

oleh

Reporter: Ipul

Malut, Kamis (1/12/2016) suara indonesia-news.com – Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara memberikan Bantuan   Sarana, prasarana  Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.

Hal ini di sampaikan oleh Kepala satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Utara Sahdin Husen, ST, MT dikantornya beberapa waktu lalu.

Menurut Sahdin, Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU adalah MBR. Pemberian  Bantuan  PSU sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum. Bantuan PSU sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (2) yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum.

Sementara untuk persyaratan administrasi  yang  wajib  dipenuhi pelaku pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas : format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya, dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret, dan dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun.

Rumah susun sewa adalah rumah susun yang pemanfaatannya melalui cara sewa ada juga Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaanya sewa serta dibangun dengan mengunakan dana Angaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Rumah Khusus  adalah  rumah  yang  diselengarakan  untuk  memenuhi kebutuhan khusus.(Undang-Undang No.1 Tahun 2011). Penerima Manfaat bantuan pembangunan rumah khusus adalah: Petugas/masyarakat di wilayah perbatasan negara, Masyarakat nelayan, Prajurit TNI/POLRI, Masyarakat korban bencana alam, Masyarakat di daerah tertinggal/terpencil, Masyarakat dipulau terluar, Masyarakat terdampak pembangunan pemerintah.

Penyusun  bantuan  rumah  khusus  adalah  kementerian/lembaga  atau pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diwakili oleh dinas terkait bidang perumahan.

Selain itu juga ada persyaratan Administrasi diantaranya: Surat permohonan bantuan pembangunan rumah khusus yang ditandatangani oleh bupati/walikota, Proposal  bantuan  pembangunan rumah khusus Surat dukungan dari bupati/walikota, Surat pernyataan kesanggupan bermaterai, ditanda tangani oleh bupati/walikota, Surat  pernyataan  kesesuaian Rencana  Tata  Ruang/  wilayah terkait  lokasi  yang  diusulkan, ditanda tangani  oleh  kepala  dinas teknis terkait, Fotocopy  sertifikat  tanah  (BPN)/ surat  keterangan  proses  di  BPN/ surat  ganti  rugi hak  atas  tanah /surat hibah tanah /surat keterangan aset dari sekda /surat pelepasan tanah adat, Daftar  harga  satuan  material bangunan dan upah pekerja dalam bentuk SK bupati/walikota, Surat pengantar / rekomendasi dari provinsi.

Defenisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diantaranya: Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, Bahan  dinding  berupa  bilik  bambu /kayu /rotan  atau  kayu  kelas  IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan, Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh, Rusak berat, dan/atau, Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2.

Kriteria & Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  : WNI,  Sudah  berkeluarga,  Memiliki/Menguasai  tanah,  Belum Memiliki Rumah/ Memiliki rumah namun tidak layak huni, Menghuni rumah yang akan diperbaiki MBR  dibawah  upah  minimum  provinsi  rata-rata  Nasional  atau Masayarakat Miskin sesuai Data Kemensos Belum  pernah  mendapat  bantuan  stimulan  perumahan  baik  dari APBN ataupun APBD Didahulukan  yang  telah  memiliki  rencana  membangun  atau meningkatkan kualitas rumah.

Untuk itu Ka Din sapaan akrabnya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di maluku utara sekiranya dapat bersama sama mengsukseskan program sejuta rumah untuk rakyat sesuai apa yang direncanakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *