JAKARTA, Rabu (24/09) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 RDTR pada tahun 2026. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Nusron menjelaskan, langkah tersebut bertujuan mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jika 300 RDTR dapat terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Dengan RDTR yang terintegrasi Online Single Submission (OSS), Service Level Agreement (SLA)-nya bisa hanya dua sampai tiga hari,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 646 RDTR, dan 428 di antaranya sudah terintegrasi OSS.
“Sisanya yang belum terintegrasi, target bulan ini semuanya harus masuk OSS,” tambah Nusron.
Terkait progres penyusunan RDTR, Nusron menyebutkan bahwa dari lintas sektor terdapat 47 RDTR, dari Persetujuan Substansi ada 34 RDTR, dan dari proses penetapan daerah sebanyak 2 RDTR.
“Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” jelasnya.
Fokus daerah penyusunan RDTR terintegrasi, menurut Nusron, dilakukan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Pada 2025 ini BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Tahun 2024 lalu, peta 1:5.000 di Pulau Sulawesi telah selesai. Pada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Sisanya akan diselesaikan pada 2029. Karena itu, kami mengusulkan RDTR berdasarkan kajian dari BIG,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, meminta penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah yang menjadi pusat ekonomi.
“Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, serta di Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena itu menjadi perhatian para investor,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan jajaran ATR/BPN. Pertemuan juga dihadiri sejumlah menteri serta perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
