MAKASSAR, Kamis (13/11) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel. Rakor tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang.
“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi sejak menjabat sebagai menteri. Saya datang ke setiap daerah untuk meng-update informasi dan menyelesaikan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan yang ada,” ujar Nusron Wahid.
Dalam Rakor ini, Menteri Nusron menyampaikan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
“Intinya koordinasi masalah pertanahan dan tata ruang mencakup enam hal. Pertama, integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, pemutakhiran sertipikat lama agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan revisi RTRW dan penyusunan RDTR. Hingga saat ini, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR, padahal dokumen tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta mendorong investasi.
Selanjutnya, Menteri Nusron membahas penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi berbagai konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat. Ia menekankan bahwa penyelesaian tanah wakaf di Sulsel baru mencapai sekitar 20% dari total tempat ibadah yang ada sehingga memerlukan percepatan.
“Masih banyak tempat ibadah yang belum tersertipikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama. Selain itu, konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang diokupasi masyarakat, perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” kata Nusron Wahid.
Rakor ini turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Mendampingi Menteri Nusron, hadir pula Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Dony Erwan, bersama jajaran.
