Perbankan Diharapkan Turut Mendukung Pembiayaan Ekonomi Jawa Timur

Reporter: Cahyo

Suarabaya, Rabu 14/09/2016 (suaraindonesia-news-com) – Di tengah perlambatan ekonomi dunia yang dipicu oleh stagnasi ekonomi di kawasan Eropa, belum membaiknya ekonomi Amerika Serikat, melambatnya ekonomi Tiongkok dan masih rendahnya beberapa harga komoditas dunia, menyebabkan tekanan bagi perekonomian Indonesia.

Kondisi tersebut berdampak terhadap capaian fiskal untuk membiayai pembangunan nasional. Sementara itu, indikator pembiayaan pembangunan seperti pertumbuhan kredit perbankan masih relatif rendah.

Sektor fiskal yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama karena melambatnya penerimaan pajak negara di tengah peningkatan pembiayaan infrastruktur. Kebijakan tax amnesty yang digalakkan pemerintah diperkirakan baru dirasakan dampaknya pada tahun 2017.

Diharapkan, dana repatriasi dari tax amnesty mampu mendorong capital inflow dan stimulus anggaran Pemerintah. Total APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp111,03 triliun yang terdiri dari APDB Kab/Kota sebesar Rp87,22 triliun dan APBD Prov. Jawa Timur sebesar Rp23,81 triliun.

Komposisi penerimaan APBD khusus untuk Kab/Kota yang berasal dari Dana Perimbangan mencapai 81,06% mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Potensi melebarnya defisit fiskal mendorong pemerintah pusat melakukan penundaan transfer ke daerah. Di Jawa Timur, total penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp2,64 triliun baik bagi Provinsi Jawa Timur maupun 19 Kabupaten/Kota di Jawa timur yang tentunya berdampak terhadap rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sebelumnya.

Isu pembiaayan pembangunan menjadi krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu menyamakan persepsi dan pemahaman dalam mencari alternatif pembiayaan yang feasible dan prioritas alokasi anggaran bagi pembangunan di Jawa Timur.

Hal ini mendorong diselenggarakanya Forum KEKR (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional) dengan tema “Peran Fiskal dalam Menstimulus Perekonomian dan Penguatan Sumber Pembiayaan Pembangunan Jawa Timur” sebagai forum diskusi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Bank Indonesia Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, OJK, akademisi dan Perbankan pada tanggal 8 September 2016, di ruang Singosari, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (Public Private Partnership) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, peranan BUMN dan BUMD dalam pembiayaan pembangunan sektor publik juga perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan karena keterbatasan ruang untuk fiskal oleh alokasi anggaran yang bersifat mandatory budget (antara lain seperti belanja pendidikan & belanja kesehatan), sehingga ruang alokasi untuk pembangunan semakin kecil.

Oleh karena itu, urgensi penetapan prioritas diperlukan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur/publik yang direncanakan. Ke depan, perlu dilakukan pengkajian terhadap sektor-sektor mana saja yang tepat untuk menggunakan alternatif pembiayaan melalui full state budget, PPP, atau diserahkan seluruhnya kepada swasta.
Di sisi lain, sektor perbankan diharapkan turut mendukung pembiayaan ekonomi Jawa Timur dengan memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan municipal bond, corporate bond, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur.

Penerapan crowd funding dapat menjadi salah satu opsi terhadap proyek-proyek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga, diharapkan masyarakat tumbuh rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun tersebut. Sebagai contoh penerapan crowd funding dapat dilakukan dalam pembangunan mass rapid tranportasion (KRL).

Selain itu, kajian terkait financial deepening di tingkat daerah perlu dilakukan untuk melihat alternatif sumber pembiayaan lainnya melalui pembentukan kelompok kerja yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia dan OJK untuk mempelajari sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya unconventional maupun crowd funding yang diperlukan untuk pembangunan Jawa Timur yang berkualitas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here