exodus
BeritaNewsPemerintahan

Penyelesaian Bendungan Cabean Diundur hingga 2028, Pemkab Blora Dorong Masuk Proyek Strategis Nasional

×

Penyelesaian Bendungan Cabean Diundur hingga 2028, Pemkab Blora Dorong Masuk Proyek Strategis Nasional

Sebarkan artikel ini
IMG 20261010 195842
Foto: Bupati Blora, H. Arief Rohman, saat rapat koordinasi dengan jajaran Kementrian PU, di ruang rapat Sekretaris Daerah (Setda) Blora.

BLORA, Sabtu (10/10) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Blora terus mendorong keberlanjutan pembangunan dua infrastruktur sumber daya air strategis, yakni Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengusulkan Bendungan Cabean masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperkuat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Blora dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Jumat (09/10/2026).

Rapat lintas instansi tersebut dihadiri Ketua Satgas Sosial Ir. Lucky Korah, M.Si., Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Nimbrot Numaropen, perwakilan BBWS Pemali Juana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blora, serta instansi terkait. Hadir pula perwakilan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan secara daring.

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan bahwa pembahasan bersama tim pemerintah pusat difokuskan pada kelanjutan pembangunan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko.

Khusus Bendungan Cabean, Pemkab Blora tengah mengupayakan agar proyek tersebut ditetapkan sebagai PSN. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang penguatan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat berlanjut hingga selesai.

“Kita sedang mendorong ke beberapa pemerintah pusat agar Bendungan Cabean bisa ditetapkan sebagai PSN juga. Agar nanti sisi penganggaran bisa didorong,” jelas Bupati Arief.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali Juana, Lalu Ardian Bagus Nugroho, memaparkan bahwa progres fisik pembangunan Bendungan Cabean telah mencapai 25,6 persen.

Meski semula ditargetkan rampung pada Desember 2026, jadwal penyelesaian proyek tersebut mengalami penyesuaian hingga 2028. Menurutnya, perubahan target berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan rekomposisi anggaran.

“Cabean yang semula ditargetkan selesai Desember 2026 karena terkait efisiensi penganggaran dan sebagainya, kita melakukan usulan penambahan waktunya hingga selesai di 2028,” ungkap Lalu Ardian.

Penyesuaian jadwal tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam koordinasi lintas instansi. Pemkab Blora berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperkuat agar pembangunan Bendungan Cabean dapat berjalan sesuai rencana terbaru.

Untuk Bendungan Karangnongko, Plh. Kepala BBWS Bengawan Solo, Nimbrot Numaropen, menyampaikan bahwa pembangunan tetap berlanjut. Namun, selain adanya penyesuaian anggaran, proses pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Blora hingga kini masih berjalan.

Pemkab Blora menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan lahan. Pemerintah daerah juga akan menjalin kerja sama dengan Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi untuk mendukung kelancaran pembangunan bendungan tersebut.

Selain aspek teknis dan pembebasan lahan, Pemkab Blora turut memberi perhatian terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko. Dampak pembangunan tersebut mencakup warga di sekitar lima desa.

Sebagai salah satu alternatif penanganan dampak sosial, Pemkab Blora berencana mengusulkan program Transmigrasi Lokal (Translok) kepada pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan solusi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan.

“Jadi nanti kami dengan Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi akan berupaya agar melanjutkan Karangnongko ini, termasuk harapan masyarakat kita ada sekitar lima desa terdampak. Nanti bagaimana masyarakat yang terdampak ini, seperti ada program Translok, transmigrasi lokal. Ini akan kita usulkan ke pemerintah pusat untuk solusi tentang hal itu,” pungkas Bupati Arief.

Pemkab Blora berharap koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan instansi teknis dapat memperkuat keberlanjutan kedua proyek bendungan tersebut, sekaligus memastikan persoalan anggaran, lahan, dan dampak sosial masyarakat mendapat penanganan.