BALIKPAPAN, Kamis, (02/03/2023) suaraindonesia-news.com – Pengerjaan proyek multiyears daerah aliran sungai (DAS) Ampal yang dibiayai anggaran APBD Kota Balikpapan sebesar Rp 136 miliar dinilai tidak profesional oleh sejumlah warga yang terdampak di kawasan Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan.
Untuk diketahui, proyek pengerjaan DAS Ampal ini di kerjakan oleh PT FDP. Proyek untuk aliran air itu terdapat 6 titik yang salah satunya pelebaran drainase di kawasan Jalan MT Haryono.
Akibat dari pengerjaan proyek itu, sejumlah warga pemilik usaha dan lahan mengaku dirugikan lantaran pembongkaran jembatan drainase persis di depan tempat usaha mereka yang dilakukan olek pihak kontraktor sejak bulan Januari 2023 lalu masih belum ada proses kelanjutannya.
Warga yang terdampak ini pun berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Balikpapan, dinas terkait dan kontraktor.
Nantinya dalam rencana RDP ini, warga terdampak akan meminta penjelasan dari pihak kontraktor yang telah melakukan pembongkaran jembatan drainase.
Sebab, pembongkaran jembatan drainase in dibiarkan begitu saja oleh pihak kontraktor hingga satu bulan lamanya. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan usaha mereka.
“Hari ini, saya mewakili pelaku usaha dan pemilik lahan bersurat ke DPRD Balikpapan untuk difasilitasi dalam RDP bersama dinas terkait dan kontraktor. Dalam RDP nanti, pihak pemilik usaha dan lahan diperkirakan berjumlah sekitar 10 orang,” ucap perwakilan warga terdampak pengerjaan proyek DAS Ampal, Alfian Taufiqurachman saat dijumpai wartawan di gedung DPRD Balikpapan.
Menurut Alfian, adanya proyek pemerintah tersebut pihaknya dan semua yang terdampak dari pengerjaan proyek itu mengaku mendukung. Apalagi sebelum proyek itu dimulai, diawali dengan pemaparan dari pihak kontraktor dan konsultan pada saat sosialisasi pada bulan September 2022 lalu.
“Ternyata pemaparan dengan hasil pengerjaan di lapangan tidak sesuai, sangat jauh berbeda. Ditambah lagi pembongkaran jembatan drainase mulai dari Pelita Motor hingga Rumah Makan Wong Solo sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang belum ada kelanjutannya,” bebernya.
Alfian menegaskan, pengerjaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha. Karena itu, pihaknya bersama pemilik usaha lainnya meminta kepada DPRD untuk difasilitasi bersama kontraktor guna mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan proyek tersebut.
“Karena waktu itu janji kontraktor pada saat pembongkaran sekaligus pemasangan hanya butuh waktu tiga jam tiap bidang. Tapi nyatanya tidak sesuai,” ujarnya, kecewa.
Alfian menambahkan, pihaknya sebagai rakyat biasa dan sebagai warga Balikpapan meminta kepada wakil rakyat untuk mengawal persoalan itu. Karena sangat berdampak kepada kehidupan karyawan dari masing-masing pemilik usaha.
“Kami melihat pengerjaannya tidak profesional, bisa lihat sendiri lah galian-galiannya. Catatan kami dari awal sangat mendukung proyek ini, tidak ada tuntutan dari kami. Yang penting kami minta komitmen, selesaikan sesuai dengan jadwal dan pengerjaannya profesional”, tegasnya.
Alfian berharap, dalam RDP nanti, selain akan meminta kejelasan terkait dengan penyelesaian proyek itu, pihaknya juga akan mempertanyakan kompensasi selama proses pengerjaan proyek.
“Kami tidak menuntut apa-apa, minimal ada kompensasi terhadap kerugian yang di alami pemilik usaha selama ini untuk mengcover gaji karyawan,” tandasnya.
Hingga berita ini tayang, media belum berhasil menghubungi pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Reporter : Fauzi
Editor : Wakid Maulana
Publisher : Nurul Anam
