Pengawasan Dan Penegakan Aturan Lemah, Akibatkan Lingkungan Di Pasuruan Rusak

oleh

Reporter: Zainal

Pasuruan, Jumat (19/1/2017) suaraindonesia-news.com –¬†Berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah seolah menjadi alasan bagi pemerintah daerah di Pasuruan, Jawa Timur melemah dalam mengontrol, mengawasi dan menindak sejumlah pengusaha yang tidak taat aturan.

Salah satunya usaha pertambangan yang dulu lebih dikenal dengan istilah galian C, ini tumbuh subur di wilayah Pasuruan yang hampir tersebar di tiap kecamatan.

Masih teringat jelas beberapa waktu lalu dua bocah SD kelas 4 menjadi korban tewas di kubangan tambang gratitunon kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan akibat terperosok saat bermain hujan. Tak pelak, banyak media dan kalangan LSM yang menyorot kejadian tersebut.

Namun, seolah tak membuat pemerintah baik instansi yang berwenang maupun instansi yang bertanggungjawab mengeluarkan ijin penambangan menunjukan langkah pasti guna menertibkan pertambangan di wilayah ini.

Seabrek peraturan yang mengatur tata cara pertambangan dan sanksi pelanggaran baik undang undang No. 25/2007, tentang penanaman modal. uu no.28/2009 tentang pajak retribusi daerah,UU no. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, UU no. 10/2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi hutan, bahkan peraturan pemerintah no.78 tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang sampai peraturan menteri terkait dan peraturan presiden, namun seolah kurang bertaji.

Gunawan dari LSM pemerhati lingkungan mengatakan seperti yang banyak di ketahui hampir semua penambang tidak taat aturan main penambangan yang ada, baik pelaporan UPL, UKL, model galian, jarak tambang dari sumber air dan rumah warga, utamanya pengamanan lokasi tambang agar tidak terjadi seperti yang di grati tunon, ujarnya.

“Saya sangat prihatin dengan rusaknya lingkungan mulai kawasan perkebunan dan kehutanan sampai tercemarnya aliran sungai yang di timbulkan, dengan kondisi seperti ini sudah selayaknya pemerintah daerah dalam hal ini bupati segera ada tindakan untuk mengantisipasi agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut,” imbuhnya.

Pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas lingkungan hidup, Muhaimin beberapa waktu lalu dikantornya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas dan satker terkait baik Bappeda, dinas P3MD, dan PolPP terkait langkah langkah yang akan di tempuh guna menertibkan pertambangan di wilayah kabupaten Pasuruan.

“Adapun bagaimana hasil konkritnya masih pada tahap koordinasi, entah apa nanti akan di bentuk tim gabungan antara dinas dan satker terkait,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menambahkan akan memberitahukan bagaimana hasilnya nanti.

“Nanti lah mas, kan ini masih harus koordinasi apalagi kemaren banyak perubahan di dinas dan lembaga, otomatis kita masih harus banyak shearing dan saling menyamakan persepsi dulu,” kata Muhaimin menutup wawancaranya.

Senada dengan Muhaimin, Yuda Kasatpol PP kabupaten Pasuruan di konfirmasi mengatakan bahwa dirinya akan cepat mempelajari, koordinasi serta akan turun lapang langsung untuk mengetahui kondisi lapangan sesungguhnya serta akan siap menunggu hasil koordinasi dengan dinas terkait baik pihak yang berwenang maupun pihak yang bertanggungjawab, mengingat juga bahwa dirinya masih baru di satuan polisi pamong praja kabupaten Pasuruan dan masih harus banyak membuka berkas dan koordinasi dengan bidang bidang di kesatuan ini. tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *