Reporter: Aro
Nias, Minggu (20/11/2016) suaraindonesia-news.com – Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Kabupaten Nias dilakukan dengan cara tidak merata, hal ini di buktikan ketika beberapa masyarakat miskin justru tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut. Satu contoh di Desa Sisobalauru, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias.
Keluarga Bedali Ndraha yang istrinya bernama Melina Zebua mereka mempunyai 4 orang anak (3 balita dan 1 baru masuk SD).
Bedali Ndraha kepada suaraindonesia-news.com mengatakan, dirinya ini sebagai pekerja menyadap karet dan penghasilannya setiap hari paling tinggi Rp. 15.000.
“Istri saya sebagai ibu rumah tangga. Dengan penghasilan itu terkadang kami tidak makan nasi karena harga beras sangat mahal. Saya hanya meminta kepada pemerintah agar memberikan keluarga saya bantuan PKH tersebut demi menyekolahkan ke 4 anak saya,” tuturnya sambil mengeluarkan air mata.
Istri Bedali Ndraha juga mengatakan keluarganya sangat mengharapkan agar pemerintah mendata ulang penerimaan PKH ini agar masyarakat miskin mendapatkan bantuan tersebut.
Dari pantauan suaraindonesia-news.com, keluarga Bedali tinggal di sebuah gubuk yang sederhana berlantai tanah dan beratap rumbia (tidak layak huni).
Begitu juga dengan banyaknya keluarga miskin yang terdapat di Desa tersebut yang masih belum tersentuh bantuan PKH ini dari pemerintah.
Pendamping PKH di Wilayah Kecamatan Hiliduho saat di konfirmasi mengatakan dirinya sebagai pendamping sudah melakukan pendataan secara keseluruhan dan data tersebut sudah di kirim ke pusat.
“Namun pada hasil verifikasi dari kementrian Sosial banyak tidak tercantum data yang layak untuk menerima PKH,” terangnya.
Lanjutnya, justru yang lebih banyak yang terdata dari verifikasi pusat yaitu nama nama orang yang sudah puluhan tahun meninggal dunia sedangkan orang miskin yang seharusnya layak menerima tidak masuk di data verifikasi dari pusat, tuturnya dengan penuh kekesalan.
