RAJA AMPAT, Selasa (14/8/2018) suaraindonesia-news.com – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Saonek menggelar acara Lepas sambut kepala UPP dari pejabat lama, Ronald J.Saimima kepada pejabat baru, Anggiat P. Marpaung, di jalan logbon, Pelabuhan Waisai, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Waisai Kota, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (13/8/2018) pagi.
Disela acara, Anggiat P. Marpaung kepada media ini, menyampaikan, penataan Pelabuhan waisai, Raja Ampat, Papua Barat untuk lebih baik, menjadi prioritas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Saonek.
Pasalnya, kata Anggiat, pengembangan pelabuhan secara nasional telah diwujudkan dalam sebuah Rencana Induk Pelabuhan Nasional, karena hal itu merupakan dokumen penting yang memuat kebijakan kepelabuhanan secara nasional sebagai pedoman bagi pembangun, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Induk pada masing masing pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Waisai. Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Senin (13/8/2018) pagi.
Baca Juga: Proyek Pengadaan Speed di Dinas Pariwisata Raja Ampat Dipertanyakan?
“Tujuannya untuk kolaborasi antara pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan dengan pemerintah daerah, dalam rangka penataan pelabuhan,” ujar Anggiat.
Menurutnya, rencana induk pelabuhan tidak terlepas dari penataan tata ruang daerah itu sendiri. Pihaknya akan melihat seperti apa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat.
“Kemudian, itu akan dituangkan didalam rencana induk pelabuhan Waisai,” tutur Anggiat.
Untuk langkah selanjutnya, Anggiat akan melakukan pembenahan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan.
“Baik itu dari tarif buruh TKBM, dan perusahaan bongkar muat serta akan melakukan koordinasi dengan relasi perusahaan pelayaran,” tambahnya.
Ia mengaku, di wilayah UPP Kelas III Saonek, pelabuhan Waisai, terdapat pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Di dalam pelabuhan ini, ada tumpang tindih anggaran pembangunan. Dari APBN dan ABPD, sehingga hal ini harus dikoordinasikan dengan Pemkab Raja Ampat,” tutupnya.
Reporter : Zainal La Adala
Editor : Amin
Publisher : Imam