Pemrov Jatim Siapkan 2,384 Triliun Untuk Tangani Pademik Corona

oleh -70 views
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubenur Jatim Emil Elistianto Dardak di Gedung Negara Grahadi Di Surabaya.

SURABAYA, Sabtu (4/4/2020) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim akan menyiapkan dana hingga Rp 2,384 triliun atau 6,79 persen kalau dibulatkan menjadi 6,8 persen yang bersumber dari refocusing anggaran atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2020 untuk menangani pademik wabah covid-19 di Jatim. Demikian kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Di Surabaya.

Khofifah mengatakan, Bahwa anggaran tersebut diperuntukkan pencegahan covid-19 baik dalam ranah kuratif, promotif, kuratif, tracing sampai dampak sosial ekonomi. Menurut Khofifah angka tersebut bisa bertambah sesuai jumlah temuan kasus covid-19 dan jumlah warga yang terdampak secara ekonomi.

“Mengingat yang terdampak itu hampir semua kabupaten/kota, maka mekanisme penggelontoran anggaran nantinya akan melalui bupati/wali kotanya. Tapi saya ingin para bupati wali kota juga ikut gotong royong, karena penanganan ini perlu kebersamaan,” katanya.

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, yakni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.

Khofifah menjelaskan, masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para tukang ojek online perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.

“Dari 2,8 juta yang belum ter-cover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk distribusi bantuan mengatasi dampak sosial ekonomi ini, Ditambahkannya ada tiga macam, yakni berupa sembako dan telur. Kemudian secara natural (cash), dan kombinasi sembako dan uang.

“Untuk wilayah kepulauan akan kita gunakan model cash dan sembako,” pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Gubenur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan, Bahwa penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan ke depan dengan harapan nilai bantuan bisa setara dengan penerima program DTKS.

“Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non-agro walaupun sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Jatim, juga terus mendorong program cash for work atau padat karya tunai menggunakan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi. Dengan target sasaran minimal 500 ribu KK.

Untuk yang non-DTKS, Emil menambahkan nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT.

“Target sasaran bantuan untuk non-BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki,” pungkas mantan Bupati Trenggalek ini.

Reporter : Agus DC
Editor : Amin
Publiser : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *