BALIKPAPAN, Kamis (5/2) suaraindonesia-news.com – Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mentransformasi transportasi massal kian nyata. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), operasional bus Balikpapan City Trans (Bacitra) kini diperkuat dengan tambahan 5 unit armada baru per 12 Januari 2026. Penambahan ini meningkatkan jumlah total bus yang beroperasi dari 19 menjadi 24 unit.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa penambahan ini merupakan respons atas tingginya antusiasme warga sekaligus pemenuhan usulan Pemkot kepada Dirjen Perhubungan Darat.
“Penambahan unit ini adalah kabar positif bagi kita semua. Animo masyarakat untuk beralih ke angkutan umum Bacitra sangat tinggi, sehingga penambahan armada menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Fadli.
Terkait keberlanjutan operasional, Fadli mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan sedang bersiap melakukan proses hand over (serah terima) kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Seluruh operasional Bacitra ditargetkan beralih sepenuhnya ke Dishub Balikpapan pada Juli 2027 mendatang.
Seiring dengan pengalihan tersebut, masa layanan gratis bagi penumpang juga akan berakhir. Berdasarkan MoU antara Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan, masyarakat masih bisa menikmati layanan Bacitra tanpa biaya hingga 1 Juli 2027.
“Gratis bagi penumpang akan berakhir pada 1 Juli 2027, sesuai komitmen dalam MoU. Kami saat ini memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung peralihan operasional tersebut secara mandiri,” tambahnya.
Tak hanya menambah jumlah bus, Dishub juga memberikan atensi serius pada perluasan rute yang selama ini dinanti masyarakat. Fokus penambahan koridor akan diarahkan ke wilayah Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat.
Ia mengungkapkan bahwa aspirasi ini muncul dari berbagai forum, mulai dari Musrenbang hingga hasil reses DPRD Kota Balikpapan. Banyak wilayah yang saat ini belum terjangkau secara maksimal, seperti area Balikpapan Utara hingga Kilometer 23, serta di wilayah Timur dan Barat.
“Kami sudah sampaikan hal ini dalam Forum OPD. Semoga Bappeda dapat mencatat kebutuhan ini sehingga biaya operasional untuk koridor baru dapat dialokasikan,” kata Fadli.
Ia merinci, biaya operasional satu koridor diperkirakan mencapai Rp11 miliar hingga Rp12 miliar per tahun. Jika Pemkot mengelola tiga koridor secara mandiri, maka APBD perlu menyiapkan dana sekitar Rp35 miliar per tahun. Investasi besar ini dinilai sepadan demi mewujudkan visi Smart City dan mengurangi kemacetan dengan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Tak hanya itu, ia mengutarakan bahwa saat ini Bandara SAMS Sepinggan juga dikabarkan telah memberikan lampu hijau bagi Bacitra untuk mengambil penumpang di area tersebut. Lokasi persinggahan sementara telah disediakan di area bandara lama. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi ampuh untuk menekan praktik parkir liar di area depan bandara.
“Kami fokuskan penambahan koridor di Timur dan Barat. Untuk wilayah Utara, rute yang ada tinggal ditambah hingga kilometer 23. Meskipun saat ini masih dalam wewenang pusat, kami melihat desakan masyarakat sangat intens, sehingga kemungkinan pengusulan rute bisa dipercepat tahun ini jika mendapat restu dari Dirjen Perhubungan Darat,” jelasnya.
Meski mulai Juli 2027 Bacitra diprediksi akan mulai berbayar, Dishub tidak menutup mata terhadap kondisi sosial warga. Sebuah skema subsidi khusus sedang dirancang untuk diusulkan kepada Wali Kota Balikpapan.
Fadli membocorkan bahwa nantinya akan ada klasifikasi penumpang yang tetap bisa menikmati layanan ini secara cuma-cuma. Mereka adalah para pelajar berprestasi sebagai bentuk penghargaan, siswa dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat disabilitas.
“Kami siapkan skema untuk pelajar berprestasi sebagai penghargaan, anak didik dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat penyandang disabilitas. Skema ini akan ditawarkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan ke depan,” pungkasnya.
