TULUNGAGUNG, Jumat (10/10) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengambil langkah tegas dan terbuka dalam menyikapi persoalan yang melibatkan Suci, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Tulungagung yang kini bekerja di Taiwan dan kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah melalui media sosial.
Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik, dan siap melakukan evaluasi terhadap perangkat desa maupun camat yang disebut dalam unggahan Suci. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur desa bekerja sesuai aturan dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara baik.
“Langkah kami adalah meminta keterangan dari camat dan kepala desa yang disebut oleh Suci dalam videonya. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau ketidaksesuaian dengan visi-misi pemerintah daerah, tentu akan ada tindakan tegas,” ujar Bupati Tulungagung.
Selain evaluasi kinerja, Pemkab juga membuka ruang komunikasi dengan Suci agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan bijak. Bupati menyatakan kesiapan untuk bertemu langsung dengan Suci apabila yang bersangkutan bersedia pulang ke Indonesia.
“Kami berharap Suci dapat berkomunikasi langsung agar semua pihak mendapat kejelasan dan masalah ini bisa diselesaikan secara damai,” tambahnya.
Suci, yang kini tinggal di Taiwan, sempat menjadi sorotan publik setelah beberapa kali menyampaikan kritik kepada pejabat daerah Tulungagung melalui media sosial. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah kritik terkait proyek perbaikan jalan di daerah asalnya, yang ia duga baru dikerjakan setelah ia menyuarakan keluhan.
Namun, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan tersebut sudah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang panjang, serta telah direncanakan jauh sebelum kritik muncul di media sosial.
Menanggapi hal ini, Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Jeny Claudya Lumowa atau Bunda Naumi, mengapresiasi langkah Bupati Tulungagung yang memilih pendekatan evaluatif dan komunikatif. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk para pekerja migran.
“Langkah Bupati Tulungagung patut diapresiasi karena mengedepankan dialog dan evaluasi, bukan konfrontasi. Kritik dari masyarakat, termasuk dari PMI seperti Suci, seharusnya dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah,” ujar Bunda Naumi.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia agar mereka merasa aman menyampaikan aspirasi tanpa takut mendapatkan tekanan.
“TRC PPA mendorong agar semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, saling menghormati dan menjaga komunikasi yang sehat. PMI adalah aset bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan serta ruang untuk berpendapat dengan bijak,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Tulungagung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan transparansi dalam pelayanan publik. Pemerintah berharap, melalui dialog terbuka, kesalahpahaman dapat diselesaikan secara damai demi kemajuan bersama.
