SUMENEP, Jumat (19/07) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) parkir. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Namun, hingga saat ini, penindakan terhadap pelanggaran parkir belum dapat dilakukan secara optimal. Pemarkiran liar di kota yang dijuluki “Kota Keris” ini kerap terjadi di berbagai titik, termasuk toko, kafe, dan perbankan.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, melalui Koordinator Parkir, Moh. Hayat, mengatakan bahwa raperda parkir sedang dalam tahap penggodokan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar parkir.

“Kami berharap seperti di Surabaya dan kota-kota lain, di mana kendaraan yang melanggar langsung diderek atau digembok. Namun, hal tersebut memerlukan payung hukum yang jelas, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian,” ungkap Hayat.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan raperda parkir saat ini sudah dalam tahap revisi.

“Kemarin sudah dalam tahap revisi, karena saya sendiri kemarin ke biro hukum di provinsi,” jelasnya.

Dengan disusunnya raperda parkir ini, pemerintah kota berharap dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Pemerintah kota juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu parkir.

“Harapan kami, masyarakat mohon kesadarannya apabila sudah ada rambu-rambu yang melarang parkir, tolong jangan memarkir sembarangan dan patuhi rambu-rambu yang ada,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika rambu-rambu di perkotaan ini dipatuhi, akan tercipta ketertiban dan sekaligus mengantisipasi kecelakaan.