Pemkab Sumenep Gelar Rapat Pasilitasi Pilkades Terkait Pemberhentian P2KD Oleh BPD Sapeken

oleh -265 views
Rapat Pasilitasi Pilkades Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kab. Sumenep di ruang rapat asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah Kabupaten Sumenep. Jumat (18/6/2021).

SUMENEP, Jumat (18/6/2021) suaraindonesia-news.com – Kasus pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapeken (P2KD) Oleh Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Sapeken bagaikan bola api yang terus mengelinding. Pasalnya, belum menemukan Solusi yang terbaik.

Untuk itu, Pemkab Sumenep menggelar Pasilitasi Pilkades Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dengan mengundang kedua belah pihak, yakni Semua Anggota BPD Sapeken dan Panitia Pilkades Sapeken.

Rapat Pasilitasi Pilkades Sapeken, Kecamatan Sapeken, tersebut diselenggarakan di ruang rapat asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah Kabupaten Sumenep. Jumat (18/6/2021).

Moh. Ramli kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep memberikan solusi agar BPD Sapeken mengangkat kembali Panitia yang sudah di bubarkan dengan prosedur yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kami hanya bisa menyarankan agar melantik kembali panitia yang sudah di bubarkan,” paparnya dalam rapat, Jumat (18/6/2021).

Lebih lanjut Moh. Ramli menjelaskan, pengangkatan panitia dan pembubaran panitia memang kewenangan dari BPD.

“Cuma semuanya ada aturannya, pengangkatan panitia ada aturannya, pemberhentian pun ada aturannya,” sambungnya.

Sampai rapat di tutup pihak panitia Desa Sapeken yang diberhentikan dengan BPD masih saling tuding, karena kedua belah pihak merasa waktu yang disediakan sangat kurang sehingga dokumen yang seharusnya di sampaikan malah tidak tersampaikan.

Moh. Arqam sebagai wakil ketua panitia Pilkades Sapeken mengaku masih merasa kurang puas karena tidak bisa menyampaikan bukti-bukti kejanggalan pemberhentian pihaknya.

“Semua dukumen kejanggalan BPD Sapeken memberhentikan panitia sudah saya siapkan,” jelasnya.

Menurutnya, kejanggalan yang sangat tampak adalah nomor surat pengangkatan dan nomor surat pemberhentian dirinya tidak urut.

“Misalnya, nomor surat pengangkatan panitia pemilihan kepala Desa Sapeken nomor 5 sedangkan pemberhentian panitia nomor 02, ini salah satu kejanggalan yang membingungkan,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai tudingan dirinya yang tidak melaporkan segala aktivitas panitia, dirinya menyampaikan bahwa itu tidak benar.

“Tudingan itu tidak benar, karena saya semenjak diangkat, semua kegiatan sudah saya laporkan ke BPD,” paparnya.

Sementara Ketua BPD Sapeken sampai berita ini ditulis belum bersedia memberikan keterangan terkait hasil rapat pemberhentian panita Pemilihan kepal Desa Sapeken.

Reporter : Sudirman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *