Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Pemkab Pamekasan Kembali Terima Penghargaan KI Jatim Award Atas Keterbukaan Informasi Publik

Avatar of admin
×

Pemkab Pamekasan Kembali Terima Penghargaan KI Jatim Award Atas Keterbukaan Informasi Publik

Sebarkan artikel ini
IMG 20221109 133908
Foto: Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin saat didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskompinfo) Pamekasan, Muhammmad saat zoom meeting.

PAMEKASAN, Selasa (08/11/2022) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kembali menerima penghargaan. Kali ini dari Komisi Informasi (KI) Jatim Award.

Penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Pamekasan tersebut atas keterbukaan informasi kepada publik yang cukup baik. Mulai informasi program pemerintah kabupaten, anggaran, dan kegiatan lain yang berhak diakses oleh masyarakat luas.

Pemkab Pamekasan yang menjadi nominasi penghargaan KI Jatim Award itu diungkapkan oleh pihak Komisi Informasi Jawa timur saat menggelar zoom meeting di kantor Diskominfo setempat.

KI Jatim juga mempertanyakan kendala dan langkah strategis Pemkab Pamekasan dalam mewujudkan keterbukaan publik demi keberlangsungan pembangunan daerah.

Di mana, langkah strategis khusus bagi Pemkab Pamekasan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Fattah Jasin dan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskompinfo) Pamekasan, Muhammmad.

“Kalau kita lihat dari sengketa atau laporan yang ada tidak banyak, tetapi ada. Keinginan kita jelas, pak bupati ingin pemerintah lebih terbuka dalam pemberian informasi,” kata Fattah Jasin, (08/11).

Menurutnya, seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Diskominfo Pamekasan telah bekerja baik dan maksimal dalam menjembatani kebutuhan informasi kepada masyarakat luas, khususnya Pamekasan.

“Mudah-mudahan penghargaan dari KI Jawa Timur tahun ini kedepan bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucap Fattah Jasin, usai zoom meeting.

Pihaknya juga menambahkan, tidak semua program termasuk anggaran dalam kegiatan pemerintahan dapat diakses secara utuh oleh masyarakat.

Baca Juga :  Menteri PAN & RB RI Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Polres Jember

Sebab, kata dia, ada regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam melindungi rahasia negara demi keberlangsungan pembangunan.

“Contoh, masyarakat menginginkan kontrak-kontrak, itu kan dokumen tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena khawatir disalahgunakan. Seperti SPJ (surat pertanggungjawaban),” tambahnya.

Pihaknya juga membeberkan, Pamekasan masuk dalam nominasi penerima penghargaan tentang keterbukaan publik itu sangat layak.

“Karena segala program pada organisasi perangkat daerah bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat luar,” tandasnya.

Reporter : May
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam