Pemkab Gagas MoU Bersama, Ini Harapan Bupati Abdya

oleh -136 views
Foto : Bupati Aceh Barat Daya (Abdya)Akmal Ibrahim, SH saat sambutan di acara penyuluhan hukum pengunaan dana desa dan alokasi DD kepada Tuha Peut, Tokoh masyarakat se-Kabupaten Abdya, dihadiri Kepala DPMP4 Nurafni Muliana, S. Pd.

ABDYA, Sabtu (18/6/2022) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersama Kejari melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) Penyuluhan Hukum Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengusung tema ”Kenali Hukum Jahui Hukuman Melalui Program Kawal Desa,” kegiatan berlangsung di Aula Grend Leuser Hotel. Jumat (17/6/2022).

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, SH pada arahannya mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan negeri (Kejari) Aceh Barat Daya, atas memorandum of Understanding bersama Pemerintah Abdya tentang Penyuluhan Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa ADD.

Selain itu, Akmal juga menyebutkan, persoalan di Gampong (Desa), ini menjadi tugas pokok kejaksaan. Jaksa atas nama negara dia adalah penuntut umum dan mengemban tugas sebagai penyidik khusus untuk masalah korupsi.

Lebih lanjut, terkait sikap sebagai pimpinan di Gampong (Desa) Bupati meminta pimpinan Desa harus mengambil sikap dalam membuat keputusan sesuai aturan bukan berdasarkan kemauan pribadi.

“Lain halnya dengan masyarakat, mereka boleh berpendapat apa saja, tapi keuchik tidak dibolehkan demikian karena mereka diwajibkan berbicara atas nama aturan/ negara,” sebut Akmal.

Dalam pelayanan, Akmal menyampaikan kepada seluruh keuchik, jika ada aspirasi yang di sampaikan masyarakat kepada keuchik gampong, maka harus lebih dulu di kaji kelayakannya.

“Jika bermakna aspirasi tersebut baru bisa diterima jika sesuai aturan. Namun kalau tidak sesuai maka jangan dipaksa, artinya boleh diabaikan,” ujarnya

Dalam hal itu, mantan jurnalis senior Akmal mengingatkan, bahwa Desa bukanlah sebuah republik Desa, maknanya, Desa itu diatur dalam hal tertentu. Namun Desa tetap punya otonomi khusus dalam mengatur keuangan.

“Saya tidak pernah mengatur dalam hal keuangan yang dikelola pemerintah Desa. Kewajiban saya hanya membuat perbup sebagai pedoman berdasarkan perintah kementrian,” ujarnya.

“Dan perbup tersebut pun saya tidak tuliskan per item atau ancaman ketika ada hal yang layak untuk tidak dilakukan,” jelasnya lagi.

Terkait dengan pembentukan petugas registrasi (PRG) Bupati Akmal mendukung program Kejari Abdya untuk melakukan sosialisasi PRG dan Ia juga meminta program tersebut dibuat di setiap kecamatan.

Bupati Akmal Ibrahim menghimbau kepada Keuchik definitif untuk memilih aparatur yang loyal dan siap dalam pelayanan.

“Keuchik jangan sampai dikalahkan oleh isu di masyarakat tentang struktur pemerintahan Gampong, harus jadi penentu yang berwewenang,” sebutnya.

“Yang dipilih nanti hanya Tuha Peut, tapi untuk yang lainnya pemerintah Gampong bersifat komando dalam menentukan siapapun yang ditunjuk,” katanya.

Untuk itu, Akmal juga memahami persoalan yang terjadi di pemerintahan Gampong saat ini, oleh sebab itu Bupati bersama seluruh Camat di Kabupaten Abdya, akan terus membimbing jalannya roda pemerintahan Desa.

Reporter : Nazli
Editor : Redaksi
Publisher : Romla

Tinggalkan Balasan