Pemerintah Awasi Kegiatan 250 Ormas di Kota Batu

Sulianah, Kepala Kesbangpol Kota Batu

KOTA BATU, Senin (21/2/2018) suaraindonesia-news.com – Sekitar 250 Organisasi kemasyarakat (ormas) yang ada di kota Batu kini dalam pengawasan pemerintah, pengawasanormas itu dilakukan Tim terpadu pengawasan ormas yang diketuai oleh kepala Kesbangpol Batu Suliyanah, Penanggung Jawab adalah Walikota Batu Dewanti Rumpoko.

Sunaryo Kasubdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Ditjen Polpum Kementrian Dalam Neggeri (Kemendagri) pada acara sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bidang Organisasi kemasyarakatan, Rabu (21/2/2018) mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan baik yang ada tingkat pusat atau daerah sekarang ini pemerintah kini melakukan pemantauan, melakukan pengawasan.

Di tingkat kota, kata dia, selain penanggung jawab kepala daerah dan ketua Kesbangpol, Tim terpadu pengawasan ormas juga beranggotakan dari unsur Kodam VIII Brawijaya, Kapolres Batu Dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu dan pejabat diinstansiterkait yang dibutuhkan.

“Dengan adanya pemantauan dan pengawasan itu diharapkan mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai ormas, tidak boleh melakukan Undang-undang di luar Ormas, apalagi menakut-nakuti, mengintimidasi, dan bentuklain yang melanggar hukum. Ini tidak boleh,” kata Sunaryo.

Baca Juga: Plt Bupati Tak Setujui Plt Kadinkes Dari Pendidikan Insyinyur

Sebetulnya, lanjut dia, ada 20 larangan berdasarkan Undang-undang, diantaranya dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Cotoh, tugas penegak hukum serahkan kepada penegak hukum (red; yaitu polisi, kejaksaan dan KPK). Kalau ormas ikut melakukan itu salah, apalagi menggunakan pakian KPK tapi bukan KPK, jelas itu tidak benar,” ungkapnya.

Sementara itu Sulianah Kepala Kesbangpol Kota Batu menyambut baik diselenggarakan sosialisasi tentang eraturan tentang organisasi kemasyarakatan agar masyarakat dapat memahami secara utuh Undang-undang keormasan.

“Harapan kami supaya orang-orang itu paham dengan aturan yang baru, bisa menyesuaikan perudangan-undangan yang baru,” Kata dia.

Dalam sosialisasi itu ditekankan hanya masalah pendaftaran dulu yang dikeluarkan oleh kemnkumham.

“Kalo dulu laporan ke Kabupaten atau kota cukup ijinnya di kesbangpol, setelah itu Kesbangpol mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) tapi dengan adanya aturan baru ini, kalau sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham, secara otomatis dari kesbangpol tidak mengeluarkan SKT,” Kata Mantan Camat junrejo.

Harapan dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu Intinya organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah harus terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

“Di kota Batu ini sedikitnya ada 250 ormas yang eksis, tadi semua organisasi kemasyarakatan kita undang, semua LSM, makanya apa yang disampaikan oleh pemateri bahwa sekarang ini, berbeda dengan dulu, Kalau dulu istilahnya LSM tapi sekarang ormas,” tuturnya.

Reporter : Adi Wiyono
Editor : Agira
Publisher : Tolak Imam


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here