Pembuktian Panwaslu, Ancam Incumbent Diskualifikasi

DR Hufron saat bersama dengan Ketua Panwaslu

LUMAJANG, Selasa (29/5/2018) suaraindonesia-news.com – Hadirnya Tim Ahli ke kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang, sejak sore hingga malam tadi, demi memberikan keterangan terkait mutasi jabatan di lingkup Pemkab Lumajang, yang diduga bermasalah, itu ancam incumbent diskualifikasi dalam proses Pilkada tahun ini.

Dari pantauan media, Tim Ahli yang hadir adalah DR Hufron dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya, yang didampingi beberapa Tim Advokat.

Pada kasus di Kabupaten Lumajang ini, kata Hufron sesuai dengan Pasal 71 ayat 2, UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

“Rekomendasi sudah diperoleh Mendagri, namun hal itu apa sudah sesuai dengan jumlah atau nomenklaturnya, itu yang harus diteliti kembali,” jelasnya saat dimintai keterangan oleh awak media by phone.

Yang jelas, kata Hufron, dalam UU 10 tahun 2016 adalah mengenai larangan bagi calon petahana untuk melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau memang calon petahana yang melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai calon kepala daerah akan diganjar diakualifikasi sebagai calon kepala daerah. Apalagi disitu jelas ada selisih jumlah, tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan, tidak dimutasi melainkan demosi atau promosi,” bebernya.

Sebelumnya kata kuasa hukum pelapor, M Sholeh SH mengatakan jika nanti ada proses pidana yang berlanjut.

“Yang jelas dipersoalan ini ada unsur pidana, dan itu akan kita proses juga,” jawabnya singkat.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here