Pembinaan Pegawai dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan

oleh -80 views
Pembinaan seksi HHP dalam rangka peningkatan kwalitas pelayanan publik.

KABUPATEN BOGOR, Selasa (02/06/2020) suaraindonesia-news.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terus berupaya memperbaiki pelayanan pertanahan. Jumlah pelayanan kurang lebih 72 jenis yang disediakan di Kantor Pertanahan dengan melibatkan tahapan dari semua unsur pelaksana baik dari unsur teknis sampai unsur petugas loket membutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik demi kelancaran proses hingga penyelesaian permohonan. Satu per satu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengurai permasalahan yang timbul pada proses penyelesaian permohonan masyarakat.

Pihak intern yang terlibat dalam proses pelayanan pertanahan yaitu seksi hubungan hukum pertanahan tak luput dari pembinaan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Seksi ini juga turut menangani pelayanan yang memiliki tunggakan pelayanan paling banyak yaitu pendaftaran tanah pertama kali atau yang biasa dikenal pengakuan hak. Tim Sekber yang mengkoordinir pengelolaan penyelesaian pelayanan ini rabu (27/5) kemarin mendapat pembinaan secara langsung dari Kepala Kantor, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan, dan Kasubbag TU. Hadir pula para kasubsi dan pelaksana pada Tim Sekber pada pembinaan tersebut.

Kepala Kantor menegaskan tentang penataan kembali penanganan berkas pelayanan sesuai kewenangan struktur organisasi. Subsi pendaftaran hak dan subai penetapan merupakan unit yang harus memonitor proses perjalanan berkas.

“Untuk proses pendaftaran pertama kali ini dikoordinir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak. Walaupun halam hal ini terdapat pekerjaan Panitia A yang menjadi kewenangan Kasubsi Penetapan Hak untuk menyelesaikan. Silahkan kedua subsi ini saling koordinasi memonitor progress pekerjaan yang terkait pelayanan pendaftaran pertama kali,” ulas Sepyo Achanto di sela pembinaannya bersama pelaksana.

Lebih jauh, Wendy Isnawan selaku Kasi Hubungan Hukum Pertanahan menyatakan bahwa pengelolaan data permohonan dalam sistem KKP juga akan diperketat dan ditertibkan. Semua petugas bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibebankan terhadapnya. Petugas loket bertanggungjawab terhadap inputan data pada saat pendaftaran. Dan berkas harus lengkap pada saat didaftarkan. Panitia A pun juga melakukan pemeriksaan dan inputan dalam Sistem KKP secara konsisten dengan progress berkas. Demikian pula petugas pelaksana lainnya. Hal ini untuk mewujudkan informasi yang tersaji untuk masyarakat menjadi akuntabel.

“Masyarakat saat ini sudah semakin kritis. Informasi penyelesaian berkas yang tersaji melalui aplikasi sentuh tanahku, menuntut kita untuk disiplin dalam mengupdate proses perjalanan berkas secara akuntabel di KKP,” jelas Wendy Isnawan.

Penanganan informasi kepada masyarakat juga ditekankan dalam pembinaan ini. Noor Azizah selaku Kasubbag TU menekanka bahwa seluruh pelaksana layanan baik pejabat maupun staf merupakan representasi dari BPN. Oleh karena itu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus jelas dan bersifat solutif. Tidak memberikan kesan menambah persoalan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.

“Media informasi sudah disiapkan secara tersendiri baik melalui WA CS, media Sosial, web lapor, klik aduan dan media pengaduan dan informasi lainnya. Para pelaksana fokus saja pada proses penyelesian berkas sesuai SOP. Kita bekerja profesional saja sesuai kewenangan yang dibebankan kepada kita,” tambah Noor Azizah saat pengambilan kesimpulan mengakhiri acara pembinaan pegawai tersebut.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *