Blitar, Suara Indonesia – News.Com – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar (Bapemas) gencar melakukan pembelajaran terhadap aparatur Pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus memahami betul manajemen pemerintahan desa terkait UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP. No.43 Tahun 2014. Ini mulai perencanaan hingga pertanggunjawaban keuangan desa. Pasalnya, tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 800 juta sampai 1,4 Milyar per tahun.

Menurut Plt. Kepala Bapemas, Joni Setiawan, S.Sos, M.Si menjelaskan, SDM aparatur desa harus ditingkatkan diantaranya melalui bimbingan teknis – bimbingan teknis. Kepala Desa dan aparatnya harus belajar accounting dan manajemen pemerintahan desa dan pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, Kepala Desa nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar, H.Rijanto, desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kendati demikian harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

“ Untuk itu, kualitas SDM pemerintahan desa harus ditingkatkan. Ini juga dalam rangka aplikasi UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.43 Tahun 2014. Kades harus memilki kesiapan yang matang, wawasan dan pengetahuan”. Pengelolaan keuangan nantinya diharapkan bagus, jangan sampai melanggar aturan dan masuk ranah hukum. Harapannya, dana diprogramkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat desa masing-masing. Kepada masyarakat yang kreatif dan inovatif. Diakui, perkembangan desa pada saat ini sangat luar biasa. Berbagai kegiatan pembangunan dan tingkat perekonomi masyarakatnya ada peningkatan yang cukup signifikan. ( ddg/ich )