Pembangunan Ruko Mukuh Kediri Tidak Mengantongi Ijin

oleh -167 views
Pembangunan Ruko Mukuh Kediri

Suara Indonesia-News.Com, Kediri – Oknum Kepala Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul, Kediri Slintutan, Layak Diberhentikan, Betapa tidak, Pada saat warganya menanyakan masalah pembangunan Ruko yang macet malah slintutan.

Pasalnya, adanya tindakan sepihak Kepala Desa Mukuh, mengalih fungsikan tanah bengkok kades yang merupakan lahan produktif ditukar guling dengan tanah kas desa untuk pembangunan Ruko desa mukuh yang terletak di depan lapangan Mukuh jalan raya pagu Bogo.

Sesuai informasi warga masyarakat dan pembeli ruko yang tidak mau disebutkan namanya, menjelaskan ke suara indonesia-news.com, bahwa pembangunannya tidak melalui musyawarah desa dan diduga tidak ada izinnya, sehingga bisa dikatakan ruko tersebut ilegal dan menyalahi perda Kabupaten Kediri.

Karena pembangunan ruko tersebut lama macet dan tidak ada kejelasan sementara bangunan fisiknya hanya sekitar 20 persen,  warga yang pesan ruko mulai kuatir dan gelisah akan kelanjutannya karena sudah  membayar DP 25 jt, 30 jt dari harga total per unit ruko 50 jt sampai 55 jt.

Sementara, Irawan dan Aan, staf desa saat konfirmasi, karena dua kali kades tidak ada ditempat mengatakan,  bahwa proses pembangunan ruko sudah melalui prosedur yang ada yaitu rembuk desa. dengan dasar hanya rembuk desa tersebut, maka kades Mukuh berani melakukan tukar guling dan membangun Ruko.

Camat Kayen melalui Sekcamnya menjelaskan, bahwa proses awal pembangunan ruko tersebut pada saat camat kayen dijabat Anik.P, sehinggga Sekcam Kayen tidak dapat memberi informasi yang jelas malah menyarankan untuk konfirmasi ke Kades lagi padahal sudah sudah dua kali tidak ketemu Kades Mukuh.

Saat kedatangan yang ke dua kali kades Mukuh tidak ada ditempat juga suara indonesia berusaha menggali keterangan ke staf desa (Aan) dan keterangan yang diberikan bahwa pembangunan berdasar hanya pada rembuk desa saja setelah didesak pada perizinan tidak dapat memberikan keterangan alias izin resmi tidak ada.

Sementara, Indra, Kepala Perizinan Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa pembangunannya tidak ada izin alias ilegal malah minta untuk datang ke kantor Satpol PP untuk segera melaporkan hal tersebut karena sudah melanggar Perda Kabupaten kediri.

Ditempat terpisah Ketua LSM GPK R. Setyohadi dan Ketua lSM bintang Kejora Bagas Setiyawan memberikan statement yang sama, kalau pembangunan Ruko di mukuh tidak sesuai aturan yang ada dan melanggar hukum, dan harus dihentikan, Inspektorat, kejaksaan harus turun tangan untuk investigasi. Tegasnya. (rud).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *