INDRAMAYU, Selasa (15/9/2020) suaraindonesia-news.com – Pekerjaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) anggaran tahun 2020 Desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga syarat penyimpangan karena lemahnya pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kuat dugaan ada kongkalikong antara pihak dinas dan pelaksana lapangan proyek tersebut.
Proyek Pisew Desa Kiajaran Wetan diduga syarat penyimpangan karena dari segi pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
Dari hasil investigasi di lapangan LSM IKA (Inovasi Kemasalahatan) Indramayu, banyak temuan terkait ketebalan Betonisasi, yang seharusnya ketinggian 15 cm tapi dalam pelaksanaan hanya 12 sampai 13 cm, apa lagi dalam beberapa hari pekerjaan tersebut sudah retak-retak tidak berkualitas hal ini jelas karena lemahnya pengawasan dari pihak dinas.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Badan Keungan Daerah (BKD) dan ke Kejaksaan Negeri Indramayu karena sudah merugikan uang Negara,” ujar Dulbari, Korwil 1 LSM IK.
Sementata Menurut Hendri BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya bukan ketua pelaksana lapangan dan ia mengarahkan ke ketua pekerjaan program Pisew.
“Ketuanya bukan saya dan kalau lebih jelasnya ke tim pelaksana lapangan saja pak sugeng,” katanya.
Sementara menurut Sugeng selaku pelaksana lapangan, dirinya mengaku sudah menyampaikan kepada kepala Desa Kiajaran Wetan.
“Terkait pekerjaan program Pisew saya sudah sampaikan ke pak Kades, silahkan ke pak Kades,” ujarnya singkat.
Reporter : Sono/Waryanto
Editor : Amin
Publisher : Ela
