Panitia Angket Pelindo II DPR Ditantang Bongkar Pelindo III Dan Yang Lain

Angket Pelindo II

Reporter : Adhi

Surabaya, Suara Indonesia-News.Com – Panitia angket DPR RI tentang Pelindo II melakukan kunjungan kerja ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (1/2/2016) pagi. Mereka terdiri dari Ir. H. Teguh Juwarno (PAN), Ir. H. Irmadi Lubis (PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hidayatie S.Kom (Partai Golkar), Wahyu Sanjaya SE (Partai Demokrat), H. Nasril Bahar SE (PAN), dan Irma Suryani (Nasdem).

Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut untuk minta pandangan dan masukan para pakar Unair terkait perkara Pelindo II yang mereka tangani saat ini. Mereka berharap para ilmuwan di Unair ikut ‘menyelamatkan’ kepentingan negara dalam hal ini.

Kehadiran mereka di Unair disambut Wakil Rektor I Prof. Djoko Santoso dr., Ph.D., Sp.PD., K-GH, bersama sejumlah pejabat kampus serta para pakar dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), dan Fakultas Hukum (FH).

“Kami bangga diajak diskusi para anggota dewan. Sekadar informasi, kami sudah mendapat pengakuan di level internasional terkait kapabilitas akademik di aspek Good Governance. Dan kami selalu siap memberi masukan tentang apapun untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Prof Djoko Santoso.

Ketua panitia angket Ir. Teguh Juwarno menyatakan, pihaknya butuh pandangan objektif dari para ahli. Sudah barang tentu, di kampus ini ada banyak pakar yang berkompetensi dan paham tentang problem yang tengah membelit Pelindo II.

“Kami berharap dapat pencerahan di sini,” tandasnya.

Dalam diskusi tersebut, Guru Besar dari FEB Unair, Prof Dr Djoko Mursinto SE M.Ec mengemukakan, problem yang muncul di tengah Pelindo II sebenarnya secara teknis terjadi pula di Pelindo lain, Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV. Persoalan pengadaan barang, dweeling time, bongkar muat, kapal sandar, kapal pandu, antrean trailer kontainer dan lain sebagainya, terjadi di setiap pelabuhan.

Fenomena ini, lanjutnya, merupakan problem yang kompleks. “Jangan ngomong Pelindo II saja, semua Pelindo begitu,” kata Prof Djoko. “Semua Pelindo melakukan sama, namun kali ini yang kena sorot hanya Pelindo II. Mari, kalau mau, kita amati juga Pelindo lain,” tandasnya.

Dari sisi hukum, Guru Besar dari Fakultas Hukum, Prof Dr Y Sogar Simamora SH M.Hum, menyatakan, perlu kecermatan untuk membongkar penyimpangan di BUMN Kepelabuhanan, yang menurutnya pula tidak hanya terjadi di Pelindo II.

“Sangat penting mencermati setiap perjanjian yang dilakukan Pelindo, termasuk perjanjian dengan Otoritas Pelabuhan,” pesannya.

Sogar juga menyebutkan, akan lebih rawan KKN biasanya terjadi pada pembuatan MOU kedua. Prinsipnya, pihaknya siap menyokong dewan jika diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk sekelompok rakyat. Dan pihaknya sangat mendukung bila pemeriksaan juga dilakukan terhadap Pelindo lainnya. Pada media ini dia sempat menyatakan, keberadaan Pelindo III pun bagai negara dalam negara.

Dr. Mas Rahma, ahli Hukum Perseroan FH Unair mengatakan, perlu tata kelola terpadu yang berdasar undang-undang. Jadi, semua elemen menyangkut pelayaran dan aktifitas disekitarnya, mustinya bersumber dari satu aturan pengelolaan yang jelas dan terintegrasi.

Prof. Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis, menyoroti tentang pentingnya komisaris independen dalam setiap BUMN.

“Kalau komisaris memiliki kaitan dengan pejabat publik atau pihak luar secara emosional pribadi jangan harap dia melakukan pengabdian atas nama rakyat,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here