Reporter: Sar

Sumenep, Senin 19/09/2016 (Suaraindonesia-news-com) – Pakai logo KPK dan mengatasnamakan Kemendes RI, Lembaga penegak Demokrasi (LPD) kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gelar diklat 300 pendamping desa se-Kabupaten Sumenep, Senin (19/09).

Kegiatan yang bertujuan memberikan pembekalan dalam bentuk diklat itu digelar LPD sebagai mitra kerja KPK dengan mengatasnamakan Kementerian Desa (Kemendes) RI di luar jalur rekrutmen online yang digelar satuan kerja (Satker) beberapa bulan lalu.

Ketua DPW LPD Jawa Timur, Moh Arifin saat ditemui dalam acara menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan pembekalan yang diberikan kepada ratusan calon pendamping desa yang sudah terjaring LPD yang sekaligus akan menjadi tim monitoring.

“Peserta yang sudah terdaftar sekitar 300 dari seleksi 3 bulan lalu, nantinya mereka selain menjadi pendamping akan menjadi tim monitoring di sejumlah Desa,” jelasnya saat ditemui di Aula Kemenag Sumenep, Senin (19/9/2016).

Menurutnya, untuk bisa menjadi pendamping desa, para peserta yang terdaftar harus menjadi anggota tetap LPD.

“Mereka harus jadi anggota resmi LPD dulu, baru akan kita rekrut dalam tim pendamping desa,” jelasnya

Namun, yang terlihat janggal dalam diklat tersebut, tidak menggunakan logo Kemendes RI. melainkan, hanya mencantumkan logo LPD selaku penyelenggara dan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diklaim sebagai mitra kerja mereka.