Pajang Foto ASN, Oknum Caleg Kabupaten Mamasa Diperiksa Bawaslu

Salasatu baliho ditemukan Bawaslu yang melibatkan oknum Camat

MAMASA, Rabu (9/1/2019) suaraindonesia-news.com — Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa, tengah memeriksa sejumlah saksi atas temuan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum Camat Tabulahan maupun Oknum Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan lll Kabupaten Mamasa.

Oknum caleg yang diketahui bernama Muh. Eko Suryo Wahidin diperiksa bawaslu lantaran ditemukan memajang photo oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Camat Tabulahan yang tak lain adalah bapak kandung dari Muh. Eko Suryo Wahidin, yakni Usman Kadir pada baliho ucapan selamat hari natal dan tahun baru, serta slogan yang bersifat sebuah ajakan.

Pada baliho itu bertuliskan, “Keluarga Besar Muh. Eko Suryo. UK.MP. Mengucapkan Selamat Harinatal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2019, Satukan Langkah, Hargai Perbedaan, Bulatkan Tekad Untuk Bersatu, Berjuang dan Menang”.

Ketua Bwaslu Mamasa, Rustam Pasiduru mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap oknum calek maupun oknum ASN terebut. Namun untuk menetapkan kedua oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran pemilu, selanjutnya akan dibahas dalam rapat tahap kedua, dengan melibatkan sentragakumdu yang diagendakan dilaksanakan pada Kamis (10 Januari 2019).

“Untuk menetapkan kedua oknum caleg maupun oknum ASN masauk dalam rana pidana atau tidak, akan dirapatkan oleh sentragakumdu besok, yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan,” kata Rustam, saat dijumpai diruang kerjanya siang tadi.

Baca Juga: Satu Pelaku Pengeroyokan Siswa SMK YPK Diamankan Polisi 

“Sentragakumdu ini melibatkan tiga lembaga, jadi untuk memutuskan apakah masuk dalam rana pidana atau undang-undang lain selain dari itu, misalnya undang-undang ASN, maka akan dibahas secara bersama dari tiga lembaga, yakni kepolisian, kejaksaan dan bawaslu,” lanjut Rustam.

Rustam menjelaskan, jika kemudian diputuskan bahwa kasus tersebut termasuk rana pidana, maka akan dilimpahkan ke pihak kepolisian, namun jika pelanggaran itu merupakan pelanggaran undang-undang ASN, maka akan dilimpahkan kepada instansi yang berhak menangani, yakni komisi aparatur sipil negara (KASN).

“Kalau ternyata caleg tersebut terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, maka akan diproses sesuai undang-undang pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Lemilu,” jelasnya.

Rustam menyebutkan, pelanggaran yang melibatkan oknum caleg dan ASN ini, lebih menitik beratkan pada proses pelanggaran hukum pidana pemilu, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 493 junto pasal 280 ayat 2 bagian f menyebutkan, setiap pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat 2 F, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Reporter : Bung Wahyu
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here