Nelayan Masalembu Desak Pemerintah Tegas Melarang Cantrang

oleh -161 views
Sejumlah persatuan nelayan Masalembu saat pawai meminta pemerintah Masalembu tegas melarang penangkapan ikan dengan alat Cantrang, Rabu (4/8/2021).

SUMENEP, Rabu (4/8/2021) suaraindonesia-news.com – Nelayan tradisional yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) yang terdiri dari berbagai organisasi Nelayan di Kecamatan Masalembu, melakukan pawai keliling atau woro-woro menginformasikan berita baik untuk para Nelayan Masalembu, terkait kebijakan peraturan terbaru yaitu, Permen KP no.18 tahun 2021.

Penting diketahui sebelumnya bahwa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengundangkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021.

Dimana didalamnya memuat keputusan bahwa cantrang atau Kardan secara resmi atau sah dilarang diseluruh perairan laut Indonesia, termasuk diperairan Pulau Masalembu.

Tina’ie Hasyim sebagai persatuan nelayan Masalembu menjelaskan bahwa lahirnya peraturan yang terbaru yang menyatakan bahwa Cantrang dilarang, tidak lepas dari gerakan dan tuntutan para Nelayan tradisional diseluruh Indonesia, termasuk nelayan Masalembu, yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu, tuntutan para Nelayan Masalembu meminta dan mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan sebelumnya, Permen KP no. 59 tahun 2020 yang memperbolehkan alat tangkap Cantrang, untuk mengeluarkan alat tangkap Cantrang dari alat tangkap yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Tina’ie Hasyim menerangkan Berdasarkan penelitian KKP Sendiri, bahwa Cantrang dapat menyebabkan tiga hal, yaitu: mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput

Dilain tempat Ketua Rawatan Samudra Moh. Zehri meminta dengan tegas kepada pemerintah baik itu ditingkat Desa, Kecamatan, dan unsur aparat penegak hukum, agar menindak dengan tegas jika masih ada kapal Cantrang yang bekerja diwilayah perairan Pulau Masalembu.

“Kami meminta pemerintah diwilayah Kecamatan Masalembu untuk mensosialisasikan aturan yang terbaru kepada Masyarakat, serta bersinergi bersama untuk terus mengawal peraturan terbaru demi kesejahteraan Nelayan,” harapnya.

Moh. Zehri menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Nelayan sekitar bahwa masih banyak kapal Cantrang yang bekerja di perairan laut Masalembu, padahal Permen KP no.18 2021 sudah sangat jelas melarang penggunaan alat tangkap Cantrang.

“Jika produk hukumnya saja yang ada, tapi penegakan hukumnya lemah baik ditingkat pemerintah dan aparat penegak hukum, maka kesejahteraan jauh dari harapan,” tegasnya.

Bahkan kata dia, para Nelayan bisa menempuh jalur sikap sendiri, jika implementasi dari peraturan yang ada lemah, konflik atau bentrok bukan mustahil terjadi jika Pemerintah tidak segera merespon dengan cepat dan bijak.

“Mari jaga laut bersama, jangan dijual dan janganlah kita rusak untuk kepentingan diri sendiri yang hanya sesaat,” harapnya.

Reporter : Sudirman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *